JAKARTA - Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri memastikan penanganan terhadap warga negara (WN) Palestina, Abdul Karim, telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Pernyataan itu sekaligus membantah narasi yang beredar di media sosial mengenai proses penanganan kasus tersebut.
Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Divisi Hubinter Polri, Brigjen Untung Widyatmoko, menjelaskan Abdul Karim Raeq Miqdad merupakan buronan Interpol Nicosia, Siprus, yang telah masuk dalam daftar red notice sejak 10 Juni 2026.
"Yang bersangkutan diburu karena berdasarkan data perlintasan keimigrasian memasuki Indonesia. Jadi kalau dibilang kami melakukan sesuatu yang nonprosedural, itu salah besar," kata Untung kepada wartawan, Rabu (22/7/2026).
Untung mengatakan Kementerian Hukum Siprus juga telah menerbitkan dokumen terkait dugaan keterlibatan Abdul Karim Raeq Miqdad dalam peristiwa teror di Nicosia pada Mei 2026.
Baca Juga:Megawati Silaturahmi dengan Tokoh Bangsa, Ada Istri Gus Dur hingga Romo MagnisKarena itu, pelacakan terus dilakukan oleh jaringan Interpol setelah red notice diterbitkan hingga akhirnya diketahui Abdul Karim Raeq Miqdad memasuki Indonesia melalui Kuala Lumpur, Malaysia.
"Diketahui yang bersangkutan memasuki wilayah Indonesia dari Kuala Lumpur, Malaysia. Jaringannya di Malaysia juga sudah dilakukan penangkapan terlebih dahulu. Jadi yang kami langgar yang mana?" ujarnya.
Untung menegaskan, red notice Interpol tidak akan diterbitkan apabila perkara yang ditangani berkaitan dengan politik, agama, ras, militer, atau pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, ia memastikan penanganan terhadap Abdul Karim Raeq Miqdad telah sesuai dengan prosedur.
"Yang jelas seseorang kalau sudah keluar red notice-nya itu melalui verifikasi yang ketat. Jaringan dan perannya jelas, yang bersangkutan sebagai pelaku," paparnya.
Ia menambahkan, keputusan pemerintah Indonesia mendeportasi Abdul Karim pada 17 Juli 2026 juga telah sesuai prosedur berdasarkan status hukum yang ditetapkan otoritas Siprus.
"Kami melakukan deportasi karena potensi ancaman di dalam negeri. Tentu sesuai prosedur sebagai negara anggota Interpol, yang mana terdapat arrest warrant dan penetapan tersangka dari Kepolisian Siprus," tutupnya.
