Bandung: Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengupayakan tarif layanan Bus Rapid Transit (BRT) Bandung Raya berada di kisaran Rp7.000 per perjalanan. Tarif tersebut dinilai lebih murah dibandingkan ongkos angkutan kota (angkot) di Bandung yang saat ini mencapai sekitar Rp10 ribu.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, besaran tarif BRT hingga kini masih dalam tahap pembahasan. Pemkot Bandung terus mendorong agar tarif yang diberlakukan tetap ramah bagi masyarakat.
Tarifnya belum tahu. Saya lagi berjuang supaya tarifnya Rp7.000 saja. Kalau angkot Bandung kan sekarang sudah Rp10.000, kata Farhan di Terminal Leuwipanjang Bandung, Rabu, 22 Juli 2026.
Baca Juga :
Pembangunan BRT Bandung Diharap Sebanding dengan AnggaranMenurut Farhan, penetapan tarif BRT menjadi bagian dari upaya menghadirkan sistem transportasi publik yang lebih menarik. Harapannya, masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal.
Proyek BRT Bandung Raya merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) untuk mengintegrasikan transportasi di kawasan metropolitan Bandung Raya. Pelaksanaannya melibatkan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta pemerintah kabupaten dan kota terkait, termasuk Kabupaten Sumedang.
Ini bagian dari upaya kita melakukan terobosan agar sistem angkutan umum di Bandung Raya terintegrasi. Karena masuk Program Strategis Nasional dan prioritas, maka pengerjaannya dilakukan secara terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota di Bandung Raya, beber Farhan.
Farhan optimistis proyek tersebut dapat membawa perubahan besar pada sistem transportasi perkotaan dalam dua tahun ke depan. Selain meningkatkan layanan angkutan umum, BRT juga diyakini mampu mendorong masuknya investasi baru.
Farhan menyebut salah satu peluang investasi yang disiapkan pemerintah adalah pembangunan gedung parkir di sepanjang koridor BRT. Langkah tersebut dilakukan karena jalur BRT nantinya tidak diperbolehkan menjadi area parkir kendaraan maupun aktivitas pedagang kaki lima (PKL).
Sepanjang jalur BRT ini tidak boleh ada PKL, tidak boleh ada parkir. Semua dipindahkan. Karena itu kami mengundang investor untuk membangun gedung parkir, sahut Farhan.
Pembangunan halte proyek BRT Bandung. Metrotvnews.com/ Roni Kurniawan.
Terkait pembiayaan operasional melalui skema Public Service Obligation (PSO), Pemkot Bandung telah menyiapkan pendanaan sejak program tersebut direncanakan pada 2024. Kontribusi anggaran akan dilakukan bertahap, mulai 36 persen pada tahun pertama dan meningkat menjadi 42 persen pada tahun berikutnya.
Nah, paling banyak memang Kota Bandung. Menurut saya sih fair ya, karena memang pemanfaatan terbesarnya Kota Bandung. Fair lah, ungkap Farhan.
Farhan juga mengungkapkan alokasi anggaran untuk pembangunan BRT mulai disiapkan pada 2026. Sementara implementasi layanan ditargetkan berlangsung setelah tahapan pembangunan dan penyesuaian infrastruktur selesai.
