Pantau - Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan pengembangan kawasan hilirisasi kelapa seluas 151.554 hektare pada 2026 guna meningkatkan pasokan bahan baku industri, memperkuat nilai tambah komoditas kelapa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pengawas Mutu Hasil Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Agus Rosyid mengatakan target tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat hilirisasi kelapa sesuai amanat RPJPN 2025–2045.
Ia mengungkapkan, “Tahun ini target kami 151.554 hektare dengan anggaran sekitar Rp427 miliar di luar benih.”
Target pengembangan pada 2026 meningkat sangat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 1.975 hektare dengan anggaran sekitar Rp10,92 miliar.
Hingga saat ini, sebanyak 28 provinsi telah masuk dalam program pengembangan kawasan hilirisasi kelapa.
Dukungan Program Hilirisasi KelapaPemerintah memberikan paket bantuan berupa benih kelapa, pupuk organik, dukungan biaya persiapan lahan, serta dukungan biaya penanaman kepada peserta program.
Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan, memperkuat hilirisasi kelapa, dan meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa di dalam negeri.
Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp154,38 miliar untuk pengembangan kawasan hilirisasi kelapa pada 2027 dengan target luas kawasan mencapai 51.721 hektare.
Produktivitas Masih Menjadi TantanganAgus mengatakan Indonesia saat ini masih menjadi produsen kelapa terbesar kedua di dunia.
Produksi kelapa Indonesia saat ini mencapai sekitar 2,132 juta ton dengan luas areal perkebunan nasional sekitar 3,2 juta hektare.
Sebanyak 98 persen areal perkebunan kelapa merupakan perkebunan rakyat.
Produktivitas kelapa nasional saat ini masih sekitar 1,1 ton per hektare per tahun, sementara potensi produktivitasnya dapat mencapai 3,5 hingga 5 ton per hektare per tahun.
Agus menilai peningkatan produktivitas menjadi salah satu tantangan utama dalam pengembangan industri kelapa nasional.
Tantangan lainnya meliputi tingginya proporsi tanaman kelapa yang sudah tua serta hilirisasi kelapa di dalam negeri yang belum optimal.
Untuk mendukung pengembangan ekosistem hilirisasi kelapa, pemerintah menggandeng berbagai pihak, termasuk swasta, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), dan Danantara.
