Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, merespons soal kasus eks Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) Chairul Anwar yang menjadi tersangka dugaan korupsi anggaran pakan hewan.
Eri mengatakan bahwa sejak awal Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen mengungkapkan setiap permasalahan yang terjadi di lingkungan BUMD, termasuk dugaan penyelewengan anggaran di KBS.
"Seperti yang selalu saya sampaikan, yang salah akan ketahuan. Apa pun permasalahan di Pemkot memang harus dibenarkan (diperbaiki)," kata Eri kepada wartawan, Rabu (22/7).
Eri mengatakan, dugaan kasus korupsi ini diketahui berawal dari hasil audit yang ditemukan adanya selisih sekitar Rp 8 miliar antara saldo kas dengan laporan keuangan KBS pada tahun 2023.
Atas temuan tersebut, Pemkot berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
"Ketika ada di dalam laporan kas ada uang sekitar Rp 8 miliar, ternyata uangnya tidak ada. Karena itu kami buka semuanya supaya jelas prosesnya. Sekarang informasinya berkembang sampai sekitar Rp 10 miliar," ucapnya.
Sejak menjabat Wali Kota Surabaya, kata Eri, ia selalu melakukan audit terhadap KBS setiap tahunnya.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ia memerintahkan auditor independen yang direkomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan.
"Saya minta audit internal yang tidak dipilih oleh BUMD. Saya lihat laporan audit ada yang tidak pas, akhirnya saya minta diaudit oleh tim independen yang direkomendasikan BPK. Dari situ ditemukan persoalan ini," kata dia.
Eri menyebut, dugaan korupsi itu tidak berdampak pada kondisi satwa dalam dua tahun terakhir. Sebab, sejak 2024 pengawasan terhadap operasional KBS diperketat, sehingga kebutuhan pakan hewan terpenuhi.
"Alhamdulillah sejak 2024 tidak terjadi persoalan terkait satwa. Tapi yang paling penting sekarang anggaran harus benar-benar digunakan untuk pegawai dan pakan hewan, bukan untuk kepentingan pribadi," ujarnya.
Ia juga telah memerintahkan Sekretaris Daerah Kota Surabaya untuk terus melakukan pengawasan dan audit secara berkala terhadap pengelolaan keuangan KBS agar kasus serupa tak terulang.
"Audit memang dilakukan setiap tahun. Saya sudah minta Sekda terus melakukan audit dengan tim independen yang direkomendasikan BPK agar pengelolaan keuangan semakin transparan," ucapnya.
Sebelumnya, Kejati Jatim menetapkan tersangka terhadap eks Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) Chairul Anwar atas dugaan korupsi penyelewengan anggaran.
Korupsi itu terjadi dalam rentan waktu 2016 hingga 2024. Ketika itu, ia merangkap tiga jabatan, yakni sebagai Direktur Utama, Direktur Operasional dan Direktur Keuangan.
Modus Chairul melakukan korupsi ini dengan memerintahkan stafnya mengeluarkan uang anggaran dan menyusun pertanggungjawaban fiktif. Aksinya itu dengan memotong anggaran pakan satwa.
Perbuatan tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp10.209.664.735,60.
Selain itu, operasional fasilitas di KBS menjadi tidak terawat, rusak, serta kotor. Bahkan, kondisi dan kesehatan satwa ikut memprihatinkan akibat pemangkasan anggaran pakan.
