Jakarta: Penyebaran paham radikal dinilai tidak lagi mengandalkan pertemuan fisik maupun struktur organisasi, tetapi memanfaatkan platform digital untuk memperluas pengaruhnya. Sehingga, perubahan pola itu menuntut seluruh pemangku kepentingan harus meningkatkan kapasitas, beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta memperkuat kolaborasi dalam pencegahan
Saat ini, ancaman terorisme semakin adaptif dan persisten. Perlu dipahami pada usia BNPT yang ke-16 ini, harus berpikir adaptif, ungkap Kepala BNPT Eddy Hartono saat dikonfirmasi di Jakarta, dilansir dari Antara, Rabu, 22 Juli 2026.
Menurut dia, pada zaman sekarang proses doktrin terorisme tidak lagi membutuhkan organisasi maupun tatap muka, tetapi melalui ruang digital.
Dia mengatakan di ruang digital, jaringan terorisme bertransformasi secara adaptif melalui tiga cara, yaitu rekrutmen, propaganda, dan pendanaan terorisme.
Di tengah perubahan modus tersebut, Eddy menyampaikan Indonesia berhasil mempertahankan tren positif dalam penanggulangan terorisme. Sejak 2024 hingga saat ini, tidak terjadi aksi terorisme di Indonesia.
Dia berpendapat capaian itu merupakan hasil sinergi aparat intelijen, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, tokoh agama, organisasi masyarakat, media serta partisipasi aktif masyarakat.
Sejak 2024 hingga saat ini tidak terjadi aksi terorisme. Selama 3 tahun terakhir, aparat intelijen dan aparat penegak hukum mampu mencegah berbagai rencana serangan teror. Kunci dari keberhasilan itu adalah kolaborasi, ungkap Eddy.
Ilustrasi sejumlah anggota Densus 88 menyisir lokasi penangkapan teroris. FOTO ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Baca Juga :
Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Ciamis dan LampungMengusung tema Kolaborasi Jaga Indonesia, peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-16 BNPT telah menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama lintas sektor dalam menghadapi tantangan terorisme yang terus berkembang, khususnya di era digital.
BNPT menilai keberhasilan menjaga Indonesia tetap aman dari aksi teror tidak hanya bergantung pada aparat keamanan, tetapi memerlukan peningkatan literasi digital, kewaspadaan masyarakat serta penguatan ketahanan terhadap penyebaran ideologi kekerasan di ruang siber.
