JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua KPK 2011–2015, Abraham Samad menilai Presiden dapat mengambil peran untuk memastikan penanganan perkara berjalan baik, sepanjang tidak mencampuri proses hukum.
Pernyataan itu disampaikan saat menanggapi pertanyaan mengenai sejauh mana Presiden dapat mendorong penyelesaian perkara yang melibatkan aparat penegak hukum tanpa melakukan intervensi.
Abraham kemudian mengisahkan pengalamannya saat memimpin KPK pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketika terjadi ketegangan dalam kasus Cicak versus Buaya yang melibatkan dua jenderal polisi.
Menurutnya, saat itu Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menghubunginya untuk menghadiri rapat di Istana bersama Kapolri dan Jaksa Agung demi meredam gesekan antarlembaga.
Abraham menceritakan rapat tersebut berlangsung berjam-jam hingga waktu Maghrib. Di akhir rapat, Presiden SBY mengambil keputusan untuk memastikan penanganan perkara berjalan dengan baik.
Sementara itu, Deputi III Bakom RI Kurnia Ramadhana meyakini Presiden Prabowo Subianto mengetahui perkembangan perkara yang sedang menjadi perhatian publik.
Menurut Kurnia, kunjungan Kapolri ke Mabes TNI dan Kejaksaan Agung merupakan penegasan agar soliditas aparat penegak hukum tetap terjaga di tengah proses hukum yang berlangsung.
Di sisi lain, Kurnia juga menilai langkah Kejaksaan Agung membuka identitas tim penyidik kepada publik menjadi upaya untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar.
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/GNfxqpCBxf8
Penulis : Elisabeth-Widya-Suharini
Sumber : Kompas TV
- satumeja
- jampidsus
- febrie adriansyah
- sby
- prabowo
