Dari tahun ke tahun, ekspor kelapa bulat atau segar kian masif. Bersamaan dengan itu, produksi kelapa nasional terus menurun dan produktivitasnya rendah. Tanpa ada pengendalian ekspor kelapa bulat dan peremajaan tanaman kelapa, “perang” kelapa di dalam negeri bisa mencuat.
Untuk menangkal potensi perebutan kelapa di dalam negeri, pemerintah menggulirkan program peremajaan tanaman kelapa. Program itu bakal dibarengi dengan pembangunan 20 industri pengolahan kelapa dalam lima tahun ke depan.
Dalam Outlook Komoditas Kelapa 2025, Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat, produksi kelapa nasional terus menurun dalam satu dekade terakhir. Pada periode 2016-2025, pertumbuhan produksi kelapa nasional terkontraksi sebesar -0,18 persen.
Pada 2016, produksi kelapa nasional pernah mencapai 2,904 juta ton. Satu dasawarsa kemudian, produksinya tinggal 2,856 juta ton dengan rerata pertumbuhan produksi dan luas areal kelapa masing-masing sebesar -0,22 persen dan -0,78 persen. Rerata produktivitas kelapa nasional juga stagnan di kisaran 1,1-1,13 ton per hektar
Pada periode yang sama, volume ekspor kelapa bulat (komoditas primer) dan produk olahan kelapa kian meningkat. Merujuk data Portal Statistik Pertanian Kementan, total volume ekspor kelapa beserta produk turunannya yang pada 2016 mencapai 1,56 juta ton telah meningkat menjadi 2,46 juta ton pada 2025.
Ekspor kelapa bulat yang semakin masif itu telah menyebabkan industri pengolahan kelapa mengalami krisis bahan baku pada 2025.
Khusus kelapa bulat, volume ekspornya pada 2016 baru sekitar 640.962 ton. Namun, pada 2025, volume ekspor tersebut telah membengkak lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar 1,29 juta ton atau sekitar 56,14 persen dari total produksi kelapa bulat nasional pada tahun yang sama.
Ketua Harian Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Rudy Handiwidjaja, Rabu (22/7/2026), mengatakan, ekspor kelapa bulat yang semakin masif itu telah menyebabkan industri pengolahan kelapa mengalami krisis bahan baku pada 2025. Banyak anggota HIPKI yang menutup usahanya sementara waktu, bahkan permanen, sehingga tak sedikit pekerja yang dirumahkan.
“Tanpa ada pengendalian ekspor kelapa bulat dan peremajaan tanaman kelapa, kami khawatir kejadian itu terulang kembali,” ujarnya dalam webinar “Hilirisasi Ungkit Nilai Tambah dan Daya Saing Kelapa Nasional” yang digelar Sinta TV di Jakarta.
HIPKI juga mencatat, pada 2025, neraca kelapa nasional kian mengetat. Pada tahun tersebut produksi kelapa nasional sekitar 15 miliar butir. Dari jumlah itu, industri membutuhkan sekitar 9 miliar butir kelapa atau sekitar 60 persen, ekspor 4 miliar butir (46,7 persen), dan rumah tangga 1,94 miliar butir (9,93 persen).
Mempertimbangkan kondisi itu, lanjut Rudy, HIPKI merekomendasikan sejumlah hal. Pertama, pemerintah perlu membuat rencana aksi yang lebih jelas dan terstruktur yang mengacu pada Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045.
Rencana aksi itu dimulai dengan melanjutkan program peremajaan tanaman kelapa. Langkah itu juga perlu ditopang dengan pengenaan bea keluar atau pajak ekspor kelapa bulat yang selama ini masih sebesar 0 persen.
“Selain itu, batasi ekspor komoditas kelapa bulat hanya untuk kelapa tua yang banyak digunakan sebagai bahan baku industri pengolahan kelapa. Dengan kata lain, izin ekspor hanya diberikan untuk kelapa muda atau hijau yang masih memiliki sabut utuh untuk segmen minuman kelapa segar, meniru praktik Thailand,” katanya.
Kedua, lanjut Rudy, mendorong investasi asing dan transfer teknologi produksi pengolahan kelapa. Sasar perusahaan-perusahaan di negara pesaing, seperti China, Vietnam, dan Thailand untuk memindahkan fasilitas produksi ke Indonesia.
Selama ini, negara tersebut selalu mengimpor bahan baku mentah dari Indonesia. Inilah yang membuat ekspor kelapa bulat Indonesia semakin masif dan menyebabkan krisis bahan baku industri pengolahan kelapa nasional.
Berdasarkan data Portal Statistik Pertanian Kementan, China, Thailand, Malaysia, dan Vietnam merupakan pasar ekspor kelapa bulat terbesar Indonesia pada 2025. Ekspor kelapa bulat ke China tercatat sebanyak 540.060 ton, Thailand 314.002 ton, Malaysia 269.499 ton, dan Vietnam 158.426 ton.
Pada 3 Desember 2025, Tim Perencana dan Percepatan Program Hilirisasi Kelapa menyebutkan, hilirisasi kelapa perlu ditopang dengan peremajaan tanaman kelapa, investasi, dan integrasi hulu-hilir kelapa nasional. Tanpa itu semua, hilirisasi kelapa di Indonesia tidak akan berjalan. ”Perang” kelapa di pasar dalam negeri juga berpotensi terjadi pada 2029.
”Pada 2029 nanti, kita bisa lihat, apakah produksi kelapa melimpah atau justru hilang dari pasar sehingga Indonesia menjadi net importir kelapa. Jika hal itu terjadi, antara petani, pedagang, dan perusahaan dalam negeri akan berebut, saling kunci, dan saling mengamankan pasokan kelapa di daerah masing-masing,” kata Sukmo Harsono, Ketua Tim Perencana dan Percepatan Program Hilirisasi Kelapa (Kompas, 20/12/2025).
Sementara dalam webinar “Hilirisasi Ungkit Nilai Tambah dan Daya Saing Kelapa Nasional”, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dan Kementan mengungkap keseriusan pemerintah mengulirkan program Hilirisasi Kelapa Nasional. Tiga di antaranya berupa peremajaan tanaman kelapa, pembangunan pabrik pengolahan kelapa, dan riset.
Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP, Helmi Muhansah, mengakui, selama 14 tahun terakhir, luas lahan kelapa terus menurun secara bertahap. Rerata penurunan luas lahan tersebut sekitar 0,96 persen per tahun.
Bahkan selama periode 2011-2024, luas lahan kelapa menurun sebesar 11,99 persen. Untuk itu, BPDP telah menyiapkan beberapa program pengembangan kelapa yang menyasar perkebunan kelapa milik rakyat, seperti peremajaan tanaman kelapa serta bantuan sarana dan prasarana yang ditopang dengan pengembangan riset dan sumber daya manusia.
“Kami juga akan mengembangkan sejumlah produk turunan kelapa yang menyasar para UMKM di sentra-sentra produksi kelapa di Indonesia,” kata Helmi.
Dalam Outlook Komoditas Kelapa 2025, Kementan menyebutkan, terdapat enam provinsi yang menjadi sentra kelapa nasional pada 2021-2025. Sentra produksi kelapa terbesar adalah Riau dengan rerata produksi kelapa sebanyak 341.506 ton atau sekitar 11,74 persen dari total rerata produksi kelapa nasional yang mencapai 2,9 juta ton.
Peringkat kedua dan ketiga ditempati Sumatera Utara dan Jawa Timur dengan kontribusi masing-masing sebesar 9,18 persen dan 7,87 persen. Kemudian disusul oleh Maluku Utara (7,09 persen), Sulawesi Tengah (6,72 persen), dan Jawa Tengah (5,5 persen).
Ketua Tim Kerja Kelapa Direktorat Kelapa Sawit dan Aneka Palma Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Agus Rosyid, juga berpendapat senada. Dari tahun ke tahun, produksi kelapa nasional terus menurun.
“Rerata produktivitasnya juga tergolong rendah, yakni 1,1 ton per hektar per tahun. Angka itu jauh di bawah potensi produksi ideal, yakni 3,5-5 ton per hektar per tahun,” katanya.
Menurutnya, hal itu disebabkan oleh sejumlah faktor. Pertama, semakin berkurangnya luas perkebunan kelapa, baik akibat dampak pertumbuhan kawasan, alih fungsi lahan, maupun bencana, seperti bencana hidrometeorologi di tiga provinsi di Sumatera.
Di hulu, pengembangan kawasan kelapa ditargetkan seluas 500.000 hektar. Di hilir, 20 industri pengolahan kelapa bakal dibangun dalam lima tahun ke depan.
Kedua, harga kelapa di tingkat petani kurang menguntungkan. Pada 2025, misalnya, perbedaan harga kelapa di tingkat petani dengan pengepul sangat besar hampir Rp 2.000 per butir.
Ketiga, lanjut Agus, banyak tanaman kelapa di Indonesia yang usianya sudah tua, tidak menghasilkan, dan bahkan rusak. Luasnya sekitar 377.000 hektar atau sekitar 30-40 persen dari total luas perkebunan kelapa secara nasional.
“Untuk itu, pemerintah terus mendorong program Hilirisasi Kelapa Nasional. Di hulu, pengembangan kawasan kelapa ditargetkan seluas 500.000 hektar. Di hilir, 20 industri pengolahan kelapa bakal dibangun dalam lima tahun ke depan,” ujarnya.
Agus menjelaskan, dalam pengembangan kawasan hulu kelapa, Kementan menyalurkan paket bantuan berupa benih kelapa, pupuk organik, serta memberikan dukungan biaya persiapan lahan dan penanaman. Pada 2025, pengembangan itu menyasar 1.975 hektar lahan dengan alokasi dana Rp 10,92 miliar.
Kemudian pada 2026, targetnya seluas 151.554 hektar dengan alokasi dana sebesar Rp 427,97 miliar. Sementara pada 2027, pengembangan kawasan itu ditargetkan seluas 51.721 hektar dengan alokasi dana sebesar Rp 154,38 miliar.
“Dengan begitu, tujuan utama hilirisasi, yakni memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan konsumsi, serta ekspor, diharapkan bisa tercapai,” kata Agus.
Kementan juga memperkirakan, ketersediaan kelapa untuk konsumsi domestik—rumah tangga dan industri—setara kopra pada 2026 hingga 2028 tetap terpenuhi. Proyeksi yang tertuang dalam Outlook Komoditas Kelapa 2025 itu dihitung dari produksi dikurangi net ekspor (volume ekspor dikurangi volume impor) kelapa.
Produksi kelapa nasional pada 2026, 2027, dan 2028, masing-masing diperkirakan sebanyak 2,85 juta ton, 2,88 juta ton, dan 2,86 juta ton. Volume net ekspor kelapa diproyeksikan sebesar 2,39 juta ton pada 2026, 2,37 juta ton pada 2027, dan 2,34 juta ton pada 2028.
Dengan demikian, ketersediaan kelapa nasional pada 2026 diperkirakan sebanyak 459.659 ton. Kemudian pada 2027 dan 2028, ketersediaan kelapa tersebut masing-masing sebanyak 514.581 ton dan 522.710 ton.
Serial Artikel
Menuju Seabad Tonggak Modernisasi Kelapa Nusantara
Pada 2027, RI bakal memperingati 100 tahun tonggak penelitian atau modernisasi kelapa. Namun, saat ini, kondisi perkelapaan nasional sedang tidak baik-baik saja.
