Jakarta (ANTARA) - Indonesia menilai bahwa insiden di Laut China Selatan semakin menegaskan pentingnya peran dan relevansi ASEAN dalam mengelola dinamika kawasan, menurut Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI.
Hal itu disampaikan juru bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela dalam taklimat media di Jakarta, Kamis, saat merespons pertanyaan terkait insiden antara Filipina dan China di Laut China Selatan sebelum penyelenggaraan AMM ke-59 di Manila.
“Indonesia mendorong agar penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan ini bisa diselesaikan secara damai melalui dialog, diplomasi dan tentu berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum UNCLOS,” tambah Nabyl.
Selain itu, Nabyl menyampaikan bahwa ASEAN juga terus mendorong agar Kode Etik di Laut China Selatan (Code of Conduct/CoC) diselesaikan tahun ini secara efektif dan substantif serta berdasarkan hukum internasional, terutama UNCLOS 1982.
Menanggapi pertanyaan mengenai hubungan ASEAN dengan Australia dan China, juru bicara Kemlu itu menyatakan bahwa kedua negara tersebut merupakan mitra ASEAN, dan dalam berinteraksi dengan ASEAN, seluruh mitra diharapkan berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama.
Prinsip tersebut mengacu pada Treaty of Amity and Cooperation (TAC), ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), dan Piagam ASEAN. Ketiga instrumen itu menjadi landasan utama dalam membangun hubungan dan kerja sama antara ASEAN dengan para mitranya.
“Indonesia tentu akan mendorong agar mitra-mitra ASEAN bisa menjalankan prinsip-prinsip yang tertuang dalam kesepakatan tersebut,” ujar Nabyl.
Pada 20 Juli, militer Filipina menuduh China melakukan agresi di Laut China Selatan, dengan menuding anggota Penjaga Pantai China telah memukul seorang anggota Angkatan Laut Filipina dengan tongkat kayu, yang menyebabkan cedera fisik.
Penjaga Pantai China menanggapi dengan menuduh Filipina melakukan provokasi yang disengaja dan memutarbalikkan fakta, menyatakan bahwa sebuah kapal Filipina telah dengan sengaja menabrak kapal patroli China dan personel di atas kapal tersebut telah menyerang petugas Penjaga Pantai China dengan dayung dan tiang panjang.
Pada 22 Juli, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro mengajukan protes keras kepada Menteri Luar Negeri China Wang Yi atas “tindakan yang tidak dapat diterima” di wilayah sengketa Laut China Selatan.
"Saya bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di sela-sela pertemuan ASEAN untuk diskusi terbuka tentang hubungan Filipina-China. Saya menegaskan kembali protes keras kami atas tindakan yang tidak dapat diterima terhadap personel Filipina di dekat Ayungin Shoal," tulis Lazaro di X.
Baca juga: Filipina ajukan protes ke China atas insiden di Laut China Selatan
Baca juga: China: personel Filipina "terdampar" ilegal di Laut China Selatan
Baca juga: Jepang dan 13 negara reafirmasi putusan arbitrase Laut China Selatan
Hal itu disampaikan juru bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela dalam taklimat media di Jakarta, Kamis, saat merespons pertanyaan terkait insiden antara Filipina dan China di Laut China Selatan sebelum penyelenggaraan AMM ke-59 di Manila.
“Indonesia mendorong agar penyelesaian konflik di Laut Cina Selatan ini bisa diselesaikan secara damai melalui dialog, diplomasi dan tentu berdasarkan hukum internasional, termasuk hukum UNCLOS,” tambah Nabyl.
Selain itu, Nabyl menyampaikan bahwa ASEAN juga terus mendorong agar Kode Etik di Laut China Selatan (Code of Conduct/CoC) diselesaikan tahun ini secara efektif dan substantif serta berdasarkan hukum internasional, terutama UNCLOS 1982.
Menanggapi pertanyaan mengenai hubungan ASEAN dengan Australia dan China, juru bicara Kemlu itu menyatakan bahwa kedua negara tersebut merupakan mitra ASEAN, dan dalam berinteraksi dengan ASEAN, seluruh mitra diharapkan berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah disepakati bersama.
Prinsip tersebut mengacu pada Treaty of Amity and Cooperation (TAC), ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP), dan Piagam ASEAN. Ketiga instrumen itu menjadi landasan utama dalam membangun hubungan dan kerja sama antara ASEAN dengan para mitranya.
“Indonesia tentu akan mendorong agar mitra-mitra ASEAN bisa menjalankan prinsip-prinsip yang tertuang dalam kesepakatan tersebut,” ujar Nabyl.
Pada 20 Juli, militer Filipina menuduh China melakukan agresi di Laut China Selatan, dengan menuding anggota Penjaga Pantai China telah memukul seorang anggota Angkatan Laut Filipina dengan tongkat kayu, yang menyebabkan cedera fisik.
Penjaga Pantai China menanggapi dengan menuduh Filipina melakukan provokasi yang disengaja dan memutarbalikkan fakta, menyatakan bahwa sebuah kapal Filipina telah dengan sengaja menabrak kapal patroli China dan personel di atas kapal tersebut telah menyerang petugas Penjaga Pantai China dengan dayung dan tiang panjang.
Pada 22 Juli, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Theresa Lazaro mengajukan protes keras kepada Menteri Luar Negeri China Wang Yi atas “tindakan yang tidak dapat diterima” di wilayah sengketa Laut China Selatan.
"Saya bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di sela-sela pertemuan ASEAN untuk diskusi terbuka tentang hubungan Filipina-China. Saya menegaskan kembali protes keras kami atas tindakan yang tidak dapat diterima terhadap personel Filipina di dekat Ayungin Shoal," tulis Lazaro di X.
Baca juga: Filipina ajukan protes ke China atas insiden di Laut China Selatan
Baca juga: China: personel Filipina "terdampar" ilegal di Laut China Selatan
Baca juga: Jepang dan 13 negara reafirmasi putusan arbitrase Laut China Selatan
