Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengusulkan adanya revisi 108 undang-undang. Cak Imin menyebut revisi UU itu demi kedaulatan ekonomi bisa dijalankan dengan baik.
"Pak Presiden, PKB mencatat paling tidak ada 108 undang-undang yang harus kita perbaiki agar kedaulatan ekonomi kita benar-benar bisa kita jalankan," kata Cak Imin dalam sambutannya di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/7/2026).
Cak Imin mengatakan, komitmen antara Prabowo dan PKB sejalan. Ia mengatakan kekayaan Indonesia harus dinikmati oleh rakyatnya sendiri.
"Undang-undang dan berbagai regulasinya adalah langkah berikutnya dari komitmen Bapak Presiden dan komitmen PKB untuk terus mewujudkan negeri ini kaya dan harus dinikmati oleh rakyatnya sendiri, amin," ungkapnya.
Cak Imin mengatakan arahan baru ekonomi RI tak boleh berhenti. Ia menyebut komitmen dari Presiden untuk ekonomi sangat diprioritaskan.
"Kesungguhan inilah yang membawa kita semua hari ini pada satu kesimpulan: Arah baru ekonomi ini tidak boleh berhenti. PKB akan terus bersama Pak Prabowo mensukseskan arah baru ekonomi ini," kata Cak Imin.
"Ini cita-cita yang nampaknya sudah mulai kelihatan arah kebijakan yang ditempuh. Inilah jalan baru yang sudah dirintis oleh berbagai komitmen Bapak Presiden dalam berbagai forum," sambungnya.
Di kesempatan berbeda, Cak Imin pun menjawab sejumlah UU yang berpotensi diubah. Salah satunya UU Perubahan Omnibus Law, Minerba hingga Kehutanan.
"Banyak, perubahan Omnibus Law, perubahan Undang-undang Kehutanan, Minerba, Keuangan Negara, Agraria, semua harus diubah. Ini kita ajak semua pihak untuk berpikir itu agar menyesuaikan dengan kekuatan yang sedang kita bangun untuk berdiri di atas kaki sendiri," imbuhnya.
(dwr/wnv)
