PABPDSI Perkuat Kolaborasi untuk Mendukung Pembangunan Desa

Purwakarta: Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) menetapkan penguatan organisasi, tata kelola kelembagaan, dan kolaborasi lintas sektor sebagai fokus kepengurusan periode 2026–2032.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Pusat PABPDSI, Fery Radiansyah, usai pelantikan Pengurus Pusat PABPDSI Masa Khidmat 2026–2032 yang dipimpin Ketua Dewan Pembina PP PABPDSI, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman, di Purwakarta, Jawa Barat.

Fery mengatakan periode kepemimpinan sebelumnya menjadi fase konsolidasi organisasi sekaligus memperkuat eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di berbagai daerah.

"Periode pertama adalah masa konsolidasi dan perjuangan. Kami membangun organisasi dari berbagai daerah menjadi satu kekuatan nasional, memperjuangkan penguatan posisi BPD, serta aktif memberikan kontribusi terhadap lahirnya berbagai perubahan kebijakan yang berkaitan dengan desa. Fondasi organisasi telah berhasil kita bangun bersama," kata Fery dalam keterangan pers, Kamis, 23 Juli 2026.

Menurutnya kepengurusan periode 2026–2032 akan diarahkan pada penguatan tata kelola organisasi yang lebih modern, profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Selain itu peningkatan kapasitas anggota BPD serta penguatan kemitraan dengan berbagai kementerian, lembaga, perguruan tinggi, BUMN, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya juga menjadi perhatian organisasi.


Pelantikan Pengurus Pusat PABPDSI Masa Khidmat 2026–2032 yang dipimpin Ketua Dewan Pembina PP PABPDSI, Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Dokumentasi/ istimewa.

"Jika enam tahun pertama adalah masa membangun fondasi organisasi, maka enam tahun ke depan adalah masa memperkuat bangunan itu. Kami ingin menghadirkan organisasi yang profesional, adaptif, dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam setiap agenda pembangunan desa," ungkapnya.

Sebagai bagian dari agenda tersebut, PABPDSI membentuk delapan Satuan Tugas Nasional (Satgas Asta Cita Desa) yang akan mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan di tingkat desa. Fery menilai desa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional sehingga perlu didukung tata kelola yang transparan dan partisipatif.

"Kami meyakini bahwa keberhasilan Indonesia sangat ditentukan oleh keberhasilan desa. Karena itu, desa harus menjadi ujung tombak pembangunan nasional. BPD sebagai representasi masyarakat desa memiliki peran strategis dalam memastikan pembangunan berjalan transparan, partisipatif, akuntabel, dan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat," jelasnya.

Menurut dia, delapan satgas tersebut akan memperkuat sinergi dengan kementerian dan lembaga dalam berbagai bidang, antara lain penguatan ekonomi desa, ketahanan pangan, pengawasan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, inovasi desa, kewaspadaan desa, serta peningkatan tata kelola pemerintahan desa.

Di akhir keterangannya, Fery mengajak seluruh jajaran PABPDSI menjaga soliditas organisasi serta memperkuat peran organisasi dalam mendukung pembangunan desa.

"PABPDSI harus hadir bukan hanya sebagai organisasi yang menyuarakan aspirasi anggota BPD, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah yang mampu menghadirkan solusi, membangun kolaborasi, serta memastikan setiap kebijakan nasional dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat desa. Dari desa yang kuat, kita membangun Indonesia yang lebih maju, berdaulat, dan sejahtera," ujar Fery.