jpnn.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam dugaan pembunuhan warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Kecaman itu merespons aksi Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang mengeklaim telah menewaskan tiga warga yang dituduh sebagai agen intelijen militer Indonesia.
BACA JUGA: Ini Kasus Dugaan Korupsi di Dinas Pendidikan Riau yang Diusut Jaksa
KemenHAM mendorong seluruh pihak menahan diri untuk mencegah bertambahnya korban di tengah eskalasi konflik bersenjata di wilayah tersebut.
Juru Bicara KemenHAM Thomas Harming Suwarta dalam keterangan di Jakarta, Kamis (23/7/2026), mengatakan dugaan peristiwa itu mencuat setelah beredarnya video di media sosial yang memperlihatkan aksi penembakan terhadap warga sipil tersebut.
BACA JUGA: Kasus Intimidasi terhadap Dokter Icha oleh Anggota DPRD Naik Penyidikan
"KemenHAM RI mengecam aksi penembakan terhadap warga sipil di Yahukimo sebagaimana video yang beredar luas. Tidak boleh ada pembunuhan di luar hukum terhadap warga sipil tak berdosa. Di tengah eskalasi konflik yang terus meningkat di Papua belakangan ini, KemenHAM RI mendorong agar semua pihak menahan diri," kata Thomas.
Dia menegaskan perlindungan hak untuk hidup merupakan prinsip mendasar hak asasi manusia yang harus dihormati seluruh pihak tanpa terkecuali, termasuk dalam situasi konflik.
BACA JUGA: Nasihat Dahlan Iskan untuk Nanik Deyang
KemenHAM berkoordinasi melalui Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Papua Barat yang memiliki wilayah kerja di Papua Pegunungan untuk menghimpun informasi mengenai peristiwa tersebut.
Menurut Thomas, langkah itu dilakukan guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi di lapangan sekaligus memastikan seluruh pihak mengedepankan upaya deeskalasi agar tidak terjadi tambahan korban sipil.
"Siapa pun pihak agar menahan diri di tengah eskalasi konflik bersenjata yang terus meningkat. Apalagi, banyak jatuh korban warga sipil dan gelombang pengungsi yang terus terjadi," ujarnya.
KemenHAM menyebut aparat keamanan hingga kini masih melakukan penyelidikan terhadap identitas korban maupun kronologi kejadian, sementara informasi mengenai peristiwa tersebut masih terus berkembang.
Selain itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga telah menyampaikan kecaman atas tindakan yang kembali menyasar warga sipil.
KemenHAM menegaskan penyelesaian konflik di Papua perlu tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan pelindungan warga sipil.(Ant/JPNN)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
