Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan eks Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) periode 2016-2024, Chairul Anwar, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi anggaran pakan satwa.
Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, mengatakan Chairul diduga menyalahgunakan kewenangan dengan memanfaatkan anggaran PDTS KBS untuk kepentingan pribadi pada 2016-2024.
Dalam periode itu, Chairul merangkap tiga jabatan di PDTS KBS yakni sebagai Direktur Utama, Direktur Operasional serta Direktur Keuangan.
Modusnya, Chairul memerintahkan stafnya untuk mengeluarkan uang anggaran dan menyusun pertanggungjawaban fiktif. Ia juga menyetujui pengeluaran kas yang tidak benar.
Perbuatan itu berdampak pada jumlah pakan hewan yang tidak sesuai.
"Pakannya ada dikurangi, ya. Artinya pertanggungjawabannya dibuat ada, tapi dibuat sebenarnya dengan mark-up," kata Gede.
Berdasarkan hasil perhitungan sementara bersama BPKP Provinsi Jawa Timur, perbuatan Chairul menyebabkan kerugian keuangan negara mencapai Rp10.209.664.735,60.
"Dari Rp 10 miliar ini ada sekitar Rp 7,4 (miliar) dipergunakan untuk kepentingan pribadi," ucap dia.
Gede mengatakan, penyimpangan dana operasional itu membuat fasilitas di KBS menjadi tidak terawat, rusak, serta kotor. Bahkan, kondisi dan kesehatan satwa ikut memprihatinkan akibat pemangkasan anggaran pakan.
"Hewan-hewan juga berdampak pada kurang sehat, kemudian kurus, cenderung mati, dan tidak terdapat perawatan yang baik," ujar dia.
Seperti Apa Kondisinya Kini?kumparan mengunjungi KBS, melihat bagaimana kondisi di sana usai pejabatnya jadi tersangka. Pantauan pada Kamis (23/7), KBS masih dikunjungi wisatawan.
Hewan-hewan juga terlihat di kandangnya masing-masing, mulai jerapah, rusa, merak, landak, burung, dan hewan lainnya.
Kondisi hewan tampak sehat. Beberapa petugas juga masih bertugas membersihkan kandang hewan.
KBS Sebut Tak Ada Satwa Kurang MakanKepala Seksi Humas Kebun Binatang Surabaya (KBS), Lintang Ratri Sunarwidhi, memastikan KBS saat ini tidak mengalami kekurangan pakan satwa.
"Kalau yang untuk saat-saat ini, dari itu dugaan-dugaan itu kami bisa dikatakan tidak ada," kata Lintang saat dikonfirmasi, Kamis (23/7).
Kemudian, ia menyampaikan terkait kasus kematian hewan di KBS dalam beberapa waktu ini juga karena faktor usia dan kesehatan bukan karena kelaparan.
"Tapi kalau kematian, pasti ada kematian ya, karena makhluk bernyawa ya. Pasti karena sakit itu pasti, atau tua itu pasti ada. Tetapi untuk kasus-kasus kurang pakan, tidak," ucapnya.
"Kematian penyebabnya masih normal karena sakit dan tua, tetapi tidak ada karena kurang pakan," tambah dia.
Operasional Dipastikan Tetap NormalLintang memastikan bahwa operasional KBS hingga kini tidak terganggu dengan adanya kasus korupsi itu.
"Untuk perawatan satwa tidak akan ada perubahan. Kami bahkan meningkatkan lebih baik lagi. Pelayanan kepada pengunjung juga demikian," ujar Lintang.
Ia menyampaikan, operasional terhadap pakan serta kesehatan hewan juga masih berjalan normal.
"Jadi untuk satwa kita itu tidak terpengaruh dengan pakan ya. Karena semua sudah sesuai porsinya. Pada saat ini kebun binatang Surabaya satwanya baik-baik saja. Nutrisinya kita penuhi semua suplemennya kita penuhi," katanya.
"Perawatannya kita penuhi dengan secara maksimal seperti ketentuan yang ditentukan oleh pemerintah regulasi yang ada," imbuh dia.
Respons Wali Kota SurabayaWali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, merespons soal kasus dugaan korupsi ini. Eri mengatakan bahwa sejak awal Pemkot Surabaya berkomitmen mengungkapkan setiap permasalahan yang terjadi di lingkungan BUMD, termasuk dugaan penyelewengan anggaran di KBS.
"Seperti yang selalu saya sampaikan, yang salah akan ketahuan. Apa pun permasalahan di Pemkot memang harus dibenarkan (diperbaiki)," kata Eri kepada wartawan, Rabu (22/7).
Eri mengatakan, dugaan kasus korupsi ini diketahui berawal dari hasil audit yang ditemukan adanya selisih sekitar Rp 8 miliar antara saldo kas dengan laporan keuangan KBS pada tahun 2023.
Atas temuan tersebut, Pemkot berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
"Ketika ada di dalam laporan kas ada uang sekitar Rp 8 miliar, ternyata uangnya tidak ada. Karena itu kami buka semuanya supaya jelas prosesnya. Sekarang informasinya berkembang sampai sekitar Rp 10 miliar," ucapnya.
Sejak menjabat Wali Kota Surabaya, kata Eri, ia selalu melakukan audit terhadap KBS setiap tahunnya.
Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ia memerintahkan auditor independen yang direkomendasikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan pemeriksaan.
"Saya minta audit internal yang tidak dipilih oleh BUMD. Saya lihat laporan audit ada yang tidak pas, akhirnya saya minta diaudit oleh tim independen yang direkomendasikan BPK. Dari situ ditemukan persoalan ini," kata dia.
Eri menyebut, dugaan korupsi itu tidak berdampak pada kondisi satwa dalam dua tahun terakhir. Sebab, sejak 2024 pengawasan terhadap operasional KBS diperketat, sehingga kebutuhan pakan hewan terpenuhi.
"Alhamdulillah sejak 2024 tidak terjadi persoalan terkait satwa. Tapi yang paling penting sekarang anggaran harus benar-benar digunakan untuk pegawai dan pakan hewan, bukan untuk kepentingan pribadi," ujarnya.
Ia juga telah memerintahkan Sekretaris Daerah Kota Surabaya untuk terus melakukan pengawasan dan audit secara berkala terhadap pengelolaan keuangan KBS agar kasus serupa tak terulang.
"Audit memang dilakukan setiap tahun. Saya sudah minta Sekda terus melakukan audit dengan tim independen yang direkomendasikan BPK agar pengelolaan keuangan semakin transparan," ucapnya.
