DI NEGARA demokratis, presiden bukan sekadar jabatan administratif. Ia adalah simbol negara, wajah konstitusi, dan figur teladan yang kata-katanya punya bobot normatif jauh melampaui warga biasa.
Setiap kalimat yang keluar di ruang publik, apalagi disiarkan langsung ke jutaan penonton, bukan hanya menyampaikan kebijakan, tetapi juga mengajarkan cara berbicara, cara marah, dan cara memaknai sesuatu.
Karena itu, standar etika komunikasi politik paling ketat seharusnya melekat pada presiden.
Ironisnya, yang kita saksikan belakangan justru kebalikannya: kata-kata kasar, termasuk umpatan, keluar berulang kali dari podium presiden dan disulap menjadi tontonan politik yang dianggap wajar.
Kekerasan verbal dari puncak kekuasaan dinormalisasi, sementara publik diarahkan melihatnya sebagai “kejujuran” atau “ketegasan” pemimpin.
Dalam sejumlah pidato dan pernyataan terbuka, presiden bukan hanya sekali “keceplosan” memakai bahasa yang merendahkan, tetapi berkali-kali mengulang pola yang sama, bahkan menjadikan umpatan sebagai bagian dari gaya retorika yang dipertontonkan dengan bangga.
Semua itu berlangsung di ruang sangat formal—panggung resmi kenegaraan, acara besar, siaran langsung televisi—lalu dipotong dan beredar luas di media sosial.
Baca juga: Ironi Kompetisi Elektoral: Ketum Parpol Akan Kancil pada Waktunya
Di titik ini, bahasa negara tergelincir menjadi hiburan, dan kekerasan verbal dibungkus sebagai materi guyonan.
Fenomena ketika kepala negara justru memproduksi bahasa yang tidak santun ini dikenal sebagai presidential incivility: ketidaksantunan yang bukan sekadar pelanggaran etika pribadi, tetapi sinyal kuat tentang bagaimana kekuasaan memandang warganya.
Pengalaman Amerika Serikat di era Donald Trump sering dijadikan contoh bagaimana gaya retorika presiden yang sarat hinaan dapat ikut menormalkan kebencian dan memperkeras polarisasi di ruang publik.
Persoalan ini jauh dari sekadar “sopan santun”, ia menyentuh wilayah kekerasan simbolik dan kejahatan berbahasa yang menjadi bagian dari lanskap kriminalitas modern.
Bahasa presiden di sini bukan lagi komunikasi biasa, melainkan praktik kontrol sosial negara: melalui labeling, stigmatisasi, dan penghinaan terbuka. Kekuasaan menentukan siapa yang boleh direndahkan dan siapa yang layak dilindungi.
Ketika presiden menyebut seseorang sebagai “bajingan”, ia tidak hanya mengungkapkan emosi.
Dalam perspektif kriminologi kritis, ia sedang menciptakan hierarki baru korban dan pelaku di ranah simbolik—mereka yang menjadi sasaran hinaan negara lebih mudah dipersepsikan sebagai pihak yang pantas diperlakukan keras, baik oleh aparat maupun warga.
Retorika seperti ini kerap dibungkus dengan logika politik populis: kata-kata keras dipasarkan sebagai kedekatan dengan rakyat, sebagai “bahasa sehari-hari” yang dianggap lebih autentik daripada jargon birokratis. Namun, di balik mitos kedekatan itu tersimpan bahaya serius.
