Pemerintah akan menyesuaikan regulasi agar perusahaan dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proyek di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Langkah tersebut menjadi salah satu hasil Sidang Terbuka Aduan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Penyerapan Anggaran dan Penguatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE) yang dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan di Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Dalam sidang tersebut, pemerintah membahas dua persoalan utama, yakni regulasi dan perizinan pembangunan cable car di Danau Toba serta dugaan ketimpangan persaingan di kawasan KEK yang dinilai menghambat penyerapan produk industri peralatan listrik dalam negeri.
Purbaya menegaskan pemerintah akan memperbaiki aturan agar produsen dalam negeri yang telah berinvestasi dan memiliki TKDN tinggi memperoleh perlakuan yang setara di kawasan KEK.
“Kesimpulan debottlenecking akan kita sesuaikan peraturannya, supaya akses perusahaan yang punya pabrik di sini, yang memiliki TKDN yang lebih tinggi, di atas 40 persen rata-rata, itu punya akses yang sama ke kawasan KEK. Nanti kita atur supaya produsen-produsen dalam negeri yang sudah punya pabrik di sini mempunyai kesempatan yang sama untuk bersaing di kawasan KEK,” ujar Purbaya.
Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, Menkeu menginstruksikan Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Administrator KEK agar segera menyelaraskan regulasi yang selama ini menjadi hambatan.
Pemerintah berharap penyesuaian aturan tersebut mampu menciptakan iklim persaingan usaha yang lebih sehat sekaligus meningkatkan pemanfaatan produk dalam negeri dalam pembangunan kawasan industri strategis.(faz/ipg)
