Simbol Berseberangan: Jokowi Diduga Suruh Gibran Sejajar Menko

Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Mohamad Sobary, menduga Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk duduk sejajar dengan para Menteri Koordinator dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026).

Dalam sidang tersebut, Gibran terlihat duduk sejajar dengan para Menko, bukan di samping Presiden Prabowo Subianto.

Sobary menduga, sebelum sidang berlangsung, Jokowi memberi pesan khusus kepada putranya agar tidak duduk bersebelahan dengan Prabowo.

"Jadi dugaan saya itu barangkali ada pesan dari bapaknya, "Kkamu mesti begini, mesti begini." Nah, begini-begini itu antara lain "Nanti kalau sidang kamu jangan jejer". Jangan jejeran," ujarnya dalam Forum Keadilan TV, dikutip Jumat (24/7).

Menurutnya, arahan itu dimaksudkan sebagai simbol politik. Dengan duduk bersama para Menko, Gibran seolah menempatkan dirinya lebih rendah dari jabatan wakil presiden, sekaligus menunjukkan sikap berseberangan dengan Prabowo.

"Itu artinya apa? Kamu frontal, berseberanganlah di tempat lain. Kamu duduk bersama Menko-menko itu realitas politiknya, wujudnya ya wujud politiknya itu kamu merendah, kamu menempatkan dirimu lebih rendah dari jabatanmu karena kamu berada bersama Menko," jelas budayawan itu.

"Kamu rendah. Tapi rendah itu bukan rendah itu yang dimaksud kamu harus berani beradapan, berani berseberangan. Kan seberangan itu. Kalau harusnya kan jejeran ini seberangan. Dia disuruh berseberangan itu oleh bapaknya. Kira-kira macam gitu," tandasnya.

Baca Juga: Setelah Kursi Kabinet, Kini Posisi Gibran di Pelantikan Kepala BGN Jadi Perhatian

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan klarifikasi resmi terkait posisi duduk Gibran. Ia menegaskan bahwa perubahan tata letak meja sidang murni karena kebutuhan teknis operasional, bukan karena adanya keretakan politik.

"Kalau saudara-saudara kemarin perhatikan adalah bapak presiden berada di tengah-tengah. Dan kalau yang dipertanyakan adalah posisi dari bapak wakil presiden, kalau menurut kami ini hanya masalah kebutuhan teknis semata, tidak ada hal-hal lain yang mungkin perlu dikhawatirkan," ujar Prasetyo.