Pantau - Komisi XII DPR RI mengungkap dua faktor utama penyebab kelangkaan dan antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Sumatera, yakni terganggunya distribusi BBM serta dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi, sehingga meminta persoalan tersebut segera ditangani untuk menjaga pasokan energi bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Dony Maryadi Oekon usai memimpin pertemuan Komisi XII DPR RI bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), SKK Migas, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero) di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Rabu (23/7/2026).
Gangguan Distribusi Jadi Penyebab UtamaBerdasarkan hasil kunjungan lapangan Komisi XII DPR RI ke Sumatera, gangguan distribusi menjadi penyebab utama keterlambatan pasokan BBM ke sejumlah daerah.
Dony mengungkapkan, "Masalah yang paling utama terjadi karena angkutan. Keterlambatan distribusi menyebabkan antrean di sejumlah wilayah."
Ia menjelaskan salah satu kendala distribusi muncul setelah puluhan pengemudi truk tangki berada dalam proses pengawasan.
Kondisi tersebut membuat armada pengangkut BBM tidak dapat beroperasi secara normal.
Terganggunya operasional armada berdampak pada rantai pasok BBM.
Akibatnya, distribusi BBM kepada masyarakat mengalami keterlambatan dan memicu antrean di sejumlah wilayah.
Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi DisorotSelain gangguan distribusi, Komisi XII DPR RI juga menyoroti dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh oknum dengan membeli BBM bersubsidi dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
Praktik tersebut dinilai menyebabkan penyaluran BBM bersubsidi tidak tepat sasaran sekaligus memperparah antrean di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar.
Dony menegaskan, "Ada pembelian BBM subsidi dalam jumlah besar yang bukan untuk kebutuhan sendiri, tetapi untuk dijual kembali. Praktik seperti ini harus dihentikan karena membuat distribusi tidak tepat sasaran."
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menilai pengawasan distribusi BBM bersubsidi harus diperkuat agar pasokan berjalan lancar dan subsidi energi diterima oleh masyarakat yang berhak.
Ia juga meminta satuan tugas terkait melakukan penindakan tegas terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi, mulai dari pelaku di lapangan hingga pihak yang menjadi bagian dari rantai distribusi ilegal.
Dony mengatakan, "Dari hasil kunjungan lapangan, kami meminta Satgas melakukan penindakan secara menyeluruh terhadap pihak-pihak yang terlibat agar persoalan ini tidak terus berulang."
Melalui fungsi pengawasan, Komisi XII DPR RI menyatakan akan terus mendorong pemerintah memperkuat sistem distribusi dan pengawasan BBM bersubsidi guna menjamin ketersediaan pasokan serta mencegah penyalahgunaan sehingga subsidi energi tepat sasaran.
