Ternyata Masalah Rumah Subsidi Efek Izin Lahan, Gesekan dengan Sawah?

cnbcindonesia.com
3 jam lalu
Cover Berita
Foto: Suasana proyek pembangunan perumahan di Depok, Jawa Barat, Rabu (17/2/2021). Harga hunian rumah hunian masih menunjukkan kenaikan pada kuartal IV-2020 namun laju kenaikan melambat. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - BP Tapera memastikan permintaan masyarakat terhadap rumah subsidi masih tetap tinggi. Namun, tantangan terbesar saat ini justru datang dari sisi pasokan, mulai dari kenaikan harga material bangunan hingga persoalan perizinan lahan.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan relaksasi terhadap riwayat kredit debitur yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat sisi permintaan relatif tidak mengalami kendala. Menurutnya, pengembang di berbagai daerah juga masih melihat kebutuhan rumah subsidi tetap besar.

"Kalau dari sisi demand sebenarnya enggak ada masalah. Apalagi sekarang sudah ada relaksasi yang diupayakan Pak Menteri bekerja sama dengan Ketua OJK, sehingga catatan kredit dengan baki debet di bawah Rp1 juta tidak lagi menghalangi proses pengajuan KPR dari debitur," ujar Heru dalam konferensi pers BP Tapera, Jumat (24/7/2026).


Meski demikian, ia mengakui tantangan kini bergeser ke sisi suplai. Sejumlah bahan bangunan mulai mengalami kenaikan harga sehingga berdampak pada biaya pembangunan rumah subsidi. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah karena dapat memengaruhi kemampuan pengembang menyediakan rumah dengan harga sesuai ketentuan.

"Memang dari sisi suplai ada tantangan. Harga material seperti semen di berbagai daerah sudah mulai naik, kemudian spandek, bondek, keramik sampai besi juga mengalami kenaikan. Ini yang kemudian diminta Pak Menteri untuk dikaji bersama BPS," kata Heru.

Baca: Prabowo Akan Bagi-bagi 62.000 Rumah Subsidi di Batang, Ini Tanggalnya

Selain kenaikan harga material, persoalan perizinan lahan juga masih menjadi pekerjaan rumah. Pemerintah, kata Heru, telah berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat penyelesaian berbagai hambatan yang berkaitan dengan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

"Masalah tanah dan perizinan sudah diupayakan luar biasa oleh Pak Menteri melalui kolaborasi dengan Menteri ATR/BPN dan Menteri Dalam Negeri. Sudah ada surat edaran bersama yang memberikan relaksasi agar hambatan perizinan bisa segera teratasi," ujarnya.

Berbagai kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil, penyaluran FLPP dalam beberapa pekan terakhir kembali meningkat. BP Tapera mengklaim ada pendampingan kepada pengembang maupun bank penyalur untuk menyelesaikan berbagai kendala teknis di lapangan.

"Tren realisasi terus meningkat. Ini menunjukkan intervensi kebijakan baik di sisi demand maupun suplai mulai efektif berjalan. Kami optimistis penyaluran FLPP tahun ini akan semakin baik, apalagi nanti ada tambahan skema pembiayaan rumah susun subsidi," kata Heru.

Baca: Penjualan Rumah Subsidi Anjlok, Menteri Ara Buka-Bukaan Masalah Izin


(dce) Add as a preferred
source on Google
Saksikan video di bawah ini:
Video: Kabar Baik! Tunggakan Kredit di Bawah Rp 1 Juta Bisa Ajukan KPR

Artikel Asli

Lanjut baca:

thumb
Jadwal China Open 2026: Empat Wakil Indonesia Berburu Tiket Semifinal, Misi Pembalasan Jojo
• 16 jam laluharianfajar
thumb
SKK Migas: Proyek Kutei North Hub Operasi 2028, Produksi Gas 72% untuk Domestik
• 8 jam lalukumparan.com
thumb
BRT Bandung Raya Ditargetkan Jadi Andalan Transportasi Publik, Headway Maksimal 7 Menit
• 21 jam lalurctiplus.com
thumb
Dirut Agrinas Respons soal Anggaran Kipas Angin Kopdes Rp 1,8 T Ramai Disorot
• 22 jam laludetik.com
thumb
Kisah Siswa Wae Moto Semangat Belajar Berkat Revitalisasi Sekolah PNM
• 14 jam laludetik.com
Berhasil disimpan.