Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan mengajak seluruh elemen bangsa menjaga keutuhan Nahdlatul Ulama (NU) menjelang Muktamar NU 2026.
Menurutnya, organisasi Islam terbesar di Indonesia itu memiliki peran strategis dalam menjaga moralitas bangsa sehingga tidak boleh ditarik ke dalam kepentingan politik praktis.
Pesan tersebut disampaikan Hasto saat menjadi pembicara dalam Room Diskusi Serial 7 bertema “NU Masa Depan dan Masa Depan NU: Sinergitas Pemikiran Nasionalis dan Agama” di Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).
Hasto menegaskan, sejarah panjang NU menunjukkan kontribusi besarnya dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan karakter kebangsaan Indonesia bersama berbagai elemen bangsa lainnya.
“NU terlalu besar untuk dilibatkan dalam tarik-menarik kepentingan politik praktis. Jangan pernah coba-coba memecah belah NU demi ambisi kekuasaan. NU adalah milik Indonesia dan dunia dengan tradisi keilmuan dan pemikiran yang luar biasa,” kata Hasto.
Ia juga mengapresiasi para pendiri NU yang dinilainya memiliki pandangan jauh ke depan.
Menurut Hasto, filosofi yang terkandung dalam lambang NU mencerminkan visi keislaman yang universal sekaligus komitmen terhadap persatuan Indonesia.
“Logo NU sangat membumi, visioner, dan futuristik. Semangat itu juga terlihat melalui Resolusi Jihad yang menjadi bagian penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia,” ujarnya.
Hasto menilai sinergi antara kekuatan nasionalis dan kalangan keagamaan harus dibangun dengan berpijak pada sejarah perjuangan bangsa. Ia menekankan pentingnya menjaga organisasi keagamaan tetap independen agar mampu menjadi penjaga moral di tengah dinamika politik nasional.
“Kembali kepada Khittah 1926 menjadi benteng ideologis agar NU tetap menjadi penjaga moral, pembawa kerukunan, keadilan, dan keberanian menyuarakan kebenaran. Siapa pun yang berupaya mengooptasi atau memecah belah NU demi kepentingan kekuasaan akan menghadapi konsekuensi politiknya sendiri,” tegasnya.
Dalam forum yang sama, Ketua PBNU KH Ulil Abshar Abdalla atau Gus Ulil mengatakan organisasi yang tetap merawat ideologi memiliki arti penting di tengah menguatnya pragmatisme dan derasnya arus informasi digital.
Menurutnya, NU dan PDI Perjuangan merupakan dua kekuatan sosial yang masih konsisten menjaga fondasi ideologi di Indonesia.
“Di Indonesia saat ini, dua kekuatan sosial utama yang secara konsisten masih peduli dan merawat pentingnya ideologi adalah kaum nasionalis di PDI Perjuangan dan kaum agama di NU,” ujar Gus Ulil.
Ia menambahkan, ideologi tidak boleh dipahami sebagai sesuatu yang kaku. Justru, kata dia, NU sejak awal membangun tradisi berpikir yang terbuka sehingga mampu berdialog dengan perubahan zaman tanpa kehilangan arah.
“Ikatan ideologi di NU sengaja dirancang fleksibel agar mampu menjawab perubahan zaman tanpa memicu perpecahan, namun tetap menjaga arah kemajuan bangsa,” katanya.
Sementara itu, Robikin Emhas Staf Khusus Wakil Presiden periode 2019–2024 menegaskan bahwa hubungan agama dan negara di Indonesia dibangun melalui konsensus para pendiri bangsa, bukan berdasarkan konsep negara agama maupun negara sekuler.
“Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Indonesia adalah negara Pancasila, di mana nilai-nilai agama menjadi sumber moral dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujar Robikin.
Ia juga mengingatkan bahwa ulama NU sejak awal telah menunjukkan visi kebangsaan melalui konsep Hubbul Wathan minal Iman dan berbagai keputusan penting yang memperkuat komitmen terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Muktamar NU 2026 sendiri berdasarkan informasi yang telah dipublikasikan dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.(faz/iss)
