Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui kebijakan efisiensi anggaran dan pemotongan dana bagi hasil (DBH) berdampak pada program renovasi sekolah di Jakarta. Akibatnya, dari 22 sekolah yang semula direncanakan direhabilitasi pada 2026, baru tujuh yang memiliki alokasi anggaran.
“Kenapa terjadi ini? Karena ada pemotongan DBH, efisiensi, dan sebagainya. Sehingga dari 22 itu hanya tujuh yang kemudian sudah akan segera dilakukan pembangunan,” kata Pramono usai meninjau Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kebayoran Lama Selatan 09, Jakarta Selatan, Jumat (24/7/2026).
Advertisement
Dia menjelaskan, kondisi rusaknya SDN Kebayoran Lama Selatan 09 membuat Pemprov DKI Jakarta kembali mengevaluasi daftar sekolah yang membutuhkan penanganan segera. Hasilnya, empat sekolah tambahan diprioritaskan untuk direhabilitasi pada tahun ini.
“Jadi 22 itu sebenarnya diagendakan untuk dimulai pembangunannya sekarang ini, 2026. Karena ada pemotongan DBH sehingga tujuh yang dibangun diprioritaskan. Tapi dengan kejadian kemarin kita mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Pendidikan ada empat lagi yang kondisinya segera harus ditangani,” ujarnya.
“Maka dengan demikian ada tujuh ditambah empat menjadi sebelas ditangani di tahun ini. Yang sisanya tentunya segera ditangani di tahun 2027,” lanjut Pramono.
