Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan lima pesan kunci kepada Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS). 5 pesan ini ia sampaikan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-59 DNIKS di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial, Jakarta, hari ini.
Lima pesan tersebut menjadi arah penguatan peran DNIKS sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).
Peringatan HUT ke-59 DNIKS mengusung tema 'Ikut Memajukan Kesejahteraan Umum' dan dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria, Ketua Umum DNIKS Effendy Choirie, serta jajaran Kementerian Sosial, organisasi sosial, dan mitra kesejahteraan sosial.
Gus Ipul mengatakan Presiden Prabowo Subianto terus mengingatkan bahwa Indonesia telah mencatat berbagai kemajuan, namun masih memiliki pekerjaan rumah besar berupa kesenjangan yang harus diselesaikan.
"Ada keberhasilan kita, tetapi juga ada PR besar kita, yaitu mengenai kesenjangan. Setidak-tidaknya ada tiga, yakni kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, kualitas pendidikan yang belum merata, serta pengangguran dan keterbatasan lapangan pekerjaan," kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (24/7/2026).
Dia menjelaskan Presiden juga kerap mengajak seluruh jajaran pemerintah kembali meneguhkan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945, sebagai landasan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.
Menurut Gus Ipul, tugas Kementerian Sosial adalah mengeksekusi amanat tersebut melalui penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi fakir miskin, anak terlantar, serta kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
"Kalau kita ingin membantu Presiden, kalau kita ingin meningkatkan kesejahteraan, maka proses bisnis ini harus juga dijadikan pedoman," ujarnya.
Dia menegaskan seluruh upaya tersebut dilakukan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), mulai dari pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga pembangunan yang inklusif.
Dalam kesempatan itu, Gus Ipul menyampaikan lima pesan utama kepada DNIKS. Pesan pertama adalah memperkuat kualitas data kesejahteraan sosial. Menurutnya, seluruh intervensi sosial harus berbasis data yang akurat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"DNIKS harus juga ikut peduli untuk menghadirkan data yang akurat. Sejak tahun 2025 kita memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Tugas Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah dan kementerian lain adalah membantu pemutakhiran data tersebut," katanya.
Pesan kedua yakni memperkuat kapasitas sumber daya manusia di Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Gus Ipul menilai masih banyak LKS yang belum memiliki standar kelembagaan, SDM, maupun sarana prasarana yang memadai.
"Saya ingin DNIKS membantu supaya Lembaga Kesejahteraan Sosial ini profesional dan melayani pemerlu pelayanan sosial dengan kualitas yang baik serta berstandar nasional," ujarnya.
Pesan ketiga adalah mendorong akreditasi LKS secara lebih luas untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan layanan sosial.
"Oleh karena itulah saya juga meminta DNIKS untuk mendorong adanya akreditasi LKS di seluruh Indonesia untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap LKS-LKS dan memitigasi adanya penyimpangan-penyimpangan," kata Gus Ipul.
Selanjutnya, Gus Ipul meminta DNIKS terus memperluas jejaring kemitraan dengan dunia usaha, lembaga filantropi, dan berbagai pemangku kepentingan agar penyelenggaraan kesejahteraan sosial semakin berkelanjutan.
"Pesan kelima adalah mendorong lahirnya berbagai inovasi program yang adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga manfaat layanan sosial dapat semakin dirasakan masyarakat," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DNIKS Effendy Choirie mengatakan selama 59 tahun DNIKS telah menjadi mitra strategis Kementerian Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sekaligus menaungi berbagai organisasi sosial di Indonesia.
"Ternyata DNIKS punya sejarah yang lumayan panjang. Punya peran yang lumayan panjang untuk menjadi mitra Kementerian Sosial sejak kelahirannya. Oleh karena itu, sampai hari ini menjadi mitra dan sekaligus melakukan inovasi dan kreasi-kreasi sehingga tidak selalu bergantung kepada Kementerian Sosial," ujarnya.
Menurut Effendy, momentum HUT ke-59 menjadi kesempatan memperkuat konsolidasi organisasi kesejahteraan sosial hingga ke daerah melalui BK3S (Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial) dan LKKS (Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial).
Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kolaborasi bersama pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan sosial.
"Melalui forum ini saya mengajak kita membangun kolaborasi. Kolaborasi untuk pemberantasan kemiskinan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Indonesia," katanya.
Senada dengan itu, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria menegaskan program-program pemerintah saat ini berfokus pada masyarakat miskin dan desa sebagai ujung tombak pemerataan ekonomi.
"Semua program Bapak Presiden yang disasar utamanya adalah masyarakat di level bawah. Karena itu Kementerian Desa bersama Kementerian Sosial harus terus bersinergi mempercepat pengentasan kemiskinan," tutup Ahmad Riza Patria.
Rangkaian acara peringatan HUT ke-59 DNIKS ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur sekaligus komitmen memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi sosial, dunia usaha, dan masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum.
(anl/ega)
