JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berkomitmen membenahi program Makan Bergizi Gratis (MBG), dimulai dari standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penetapan titik lokasi dapur hingga data sasaran penerima yang layak.
Setelah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan bahwa pembenahan tata kelola MBG menjadi pekerjaan rumah (PR) utama lembaganya yang harus segera dituntaskan.
Di bawah kepemimpinannya, Sudaryono akan menerapkan keterbukaan, kebijakan zero tolerance terhadap korupsi serta menjauhi praktik "sembunyi-sembunyi" agar program MBG berjalan sesuai tujuan utama.
Baca juga: BGN Sudah 3 Kali Ganti Kepala, Ini Kronologi Pergantian dari Dadan hingga Sudaryono
"Zero tolerrance untuk praktik-praktik korupsi, hengki-pengki, dan copet-copetan, sebagaimana barangkali ini yang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia," kata Sudaryono usai pelantikan di Istana, Rabu (22/7/2026).
Sudaryono bahkan telah memperingati SPPG yang tidak mampu memperbaiki standar setelah dievaluasi, maka risikonya adalah penghentian atau penutupan operasional.
"Apabila tetap tidak menunjukkan perbaikan, operasionalnya akan dihentikan," kata Sudaryono, dalam keterangan pers, Jumat (24/7/2026).
Sudaryono menuturkan, setiap SPPG wajib memenuhi standar keamanan pangan, mutu gizi, kebersihan, dan tata kelola yang telah ditetapkan.
Baca juga: Sederet Janji Sudaryono, Nakhoda Baru BGN: Buka Ruang Kritik dan Tak Lari dari Masalah
"Kita akan perbaiki, akan kita tegur, kalau memang tidak bisa perbaiki kita tutup. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu dan juga operasional yang baik," ujar Sudaryono.
"Jangan sampai nila setitik, kemudian rusak susu sebelanga," sambung dia.
SPPG yang menunjukkan kinerja baik akan diberikan apresiasi, begitu pun yang mengabaikan ketentuan akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.
Anggaran iritMenteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyambut baik perubahan tata kelola MBG, terutama terkait wacana anak orang kaya tidak mendapatkan MBG lagi.
Menurut Purbaya, pengurangan porsi MBG itu jelas membuat anggaran yang perlu dikeluarkan jadi lebih irit
"Kalau saya sih bagus, ngirit. Cuma nanti saya lihat teknisnya seperti apa. Kan nanti ditanya, 'sekolah mau apa enggak?' Tapi kan itu strategi BGN," ujar Purbaya di Istana, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Purbaya menjelaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan membantu mengawasi dapur MBG, dengan memanfaatkan tenaga pegawai keuangan di seluruh Indonesia.
Baca juga: Wacana Anak Orang Kaya Tak Dapat MBG Lagi, Purbaya: Bagus, Ngirit...
Menurut dia, jika ada dapur MBG atau SPPG yang kerjanya jelek, maka lebih baik ditutup saja.
