Jayapura (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua menyatakan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Papua hingga akhir Juni 2026 menunjukkan tren positif, baik dari sisi pendapatan negara maupun belanja negara.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Izharul Haq di Jayapura, Sabtu, mengatakan pendapatan negara di wilayah Papua hingga 30 Juni 2026 telah mencapai Rp2,90 triliun atau 42,78 persen dari target tahun ini sebesar Rp6,70 triliun.
"Realisasi tersebut menunjukkan kinerja APBN di Papua tetap terjaga dan menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Menurut Izharul, penerimaan negara didominasi oleh Pajak Dalam Negeri yang terealisasi sebesar Rp1,71 triliun.
Baca juga: Gubernur: Reforma agraria di Papua Barat harus hormati hak ulayat
"Sehingga capaian tersebut ditopang peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), seiring meningkatnya kepatuhan wajib pajak, pengawasan perpajakan melalui implementasi Coretax, serta pengelolaan restitusi yang lebih baik," ujarnya.
Dia menjelaskan selain itu, penerimaan dari Pajak Perdagangan Internasional mencapai Rp119,31 miliar yang sebagian besar berasal dari bea masuk atas impor barang dan jasa.
"Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga sangat baik karena hingga akhir Juni 2026 telah mencapai Rp1,07 triliun atau 130,51 persen dari target. Capaian tersebut didorong realisasi PNBP lainnya sebesar Rp894,13 miliar serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) senilai Rp179,65 miliar," katanya lagi.
Baca juga: Wamendagri minta pemda Papua terapkan lima prinsip Dana Otsus
Dia menambahkan dari sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan Belanja Negara sebesar Rp24,50 triliun atau 41,54 persen dari pagu sebesar Rp58,99 triliun. Nilai tersebut meningkat 4,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Dan untuk belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp7,50 triliun, sementara itu, transfer ke Daerah telah disalurkan sebesar Rp17 triliun yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa," ujarnya.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua Izharul Haq di Jayapura, Sabtu, mengatakan pendapatan negara di wilayah Papua hingga 30 Juni 2026 telah mencapai Rp2,90 triliun atau 42,78 persen dari target tahun ini sebesar Rp6,70 triliun.
"Realisasi tersebut menunjukkan kinerja APBN di Papua tetap terjaga dan menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Menurut Izharul, penerimaan negara didominasi oleh Pajak Dalam Negeri yang terealisasi sebesar Rp1,71 triliun.
Baca juga: Gubernur: Reforma agraria di Papua Barat harus hormati hak ulayat
"Sehingga capaian tersebut ditopang peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), seiring meningkatnya kepatuhan wajib pajak, pengawasan perpajakan melalui implementasi Coretax, serta pengelolaan restitusi yang lebih baik," ujarnya.
Dia menjelaskan selain itu, penerimaan dari Pajak Perdagangan Internasional mencapai Rp119,31 miliar yang sebagian besar berasal dari bea masuk atas impor barang dan jasa.
"Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga sangat baik karena hingga akhir Juni 2026 telah mencapai Rp1,07 triliun atau 130,51 persen dari target. Capaian tersebut didorong realisasi PNBP lainnya sebesar Rp894,13 miliar serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) senilai Rp179,65 miliar," katanya lagi.
Baca juga: Wamendagri minta pemda Papua terapkan lima prinsip Dana Otsus
Dia menambahkan dari sisi belanja, pemerintah telah merealisasikan Belanja Negara sebesar Rp24,50 triliun atau 41,54 persen dari pagu sebesar Rp58,99 triliun. Nilai tersebut meningkat 4,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
"Dan untuk belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp7,50 triliun, sementara itu, transfer ke Daerah telah disalurkan sebesar Rp17 triliun yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa," ujarnya.
