Publik tengah menyoroti posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026).
Dalam sidang tersebut, Gibran duduk sejajar dengan para Menteri Koordinator, bukan lagi di samping Presiden Prabowo Subianto. Hal ini memunculkan berbagai spekulasi mengenai hubungan keduanya.
Di tengah sorotan itu, pengamat kebijakan publik Muhammad Said Didu mengusulkan agar Gibran bersama para menteri Kabinet Merah Putih yang dianggapnya sebagai “Jokower” berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Menurut Said Didu, jika tidak ada aktivitas pemerintahan di sana, proyek IKN akan mubazir. Ia bahkan menilai biaya pemeliharaan dan penyusutan IKN bisa mencapai sekitar Rp10 triliun per tahun.
"Saya sih usulkan Wapres dan 17 Menteri Jokower ngantor di IKN - daripada mubazir. Untuk pemeliharaan dan penyusutan saja butuh sekitar Rp 10 trilyun per tahun," tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Sabtu (25/7).
Baca Juga: Ada Simbol Penolakan Prabowo Terhadap Gibran yang Lebih Keras dari Posisi Duduk
Sebagai catatan, laporan resmi Otorita IKN (OIKN) menyebut biaya operasional dan pemeliharaan gedung pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) berkisar Rp485 miliar pada 2026, dan diproyeksikan naik menjadi Rp585 miliar pada Tahun Anggaran 2027.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan infrastruktur dasar berkisar Rp200–300 miliar per tahun. Jika ditambah dengan operasional seluruh gedung pemerintahan baru, totalnya mencapai Rp585 miliar.
