Anggota DPD RI Minta Pemerintah Pusat Perkuat Dukungan Penanggulangan Karhutla di Kalimantan Tengah

Pantau - Anggota DPD RI Agustin Teras Narang menegaskan pemerintah pusat memiliki peran penting dan strategis dalam mendukung penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah yang hingga pertengahan Juli 2026 telah mencapai 472 kejadian.

DPD Soroti Pentingnya Dukungan Pemerintah Pusat

Teras Narang mengatakan berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Kalimantan Tengah, sebanyak 472 kejadian karhutla telah menghanguskan lebih dari 456,78 hektare lahan di tengah musim kemarau ekstrem.

"Terlebih hingga pertengahan Juli 2026 ini, menurut Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPB-PK) Kalteng, telah tercatat 472 kejadian karhutla," katanya.

Ia mengungkapkan angka tersebut bukan sekadar statistik, tetapi menjadi alarm bahaya karena berpotensi berdampak pada perekonomian daerah yang terdampak langsung.

"Jadi, koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan kota dengan pemerintah provinsi diharapkan dapat lebih intensif. Pusat pun harus juga ikut membantu," tegasnya.

Teras juga berharap pemerintah daerah tetap menjamin ketersediaan anggaran kebencanaan meski menghadapi tekanan fiskal agar kesiapan alat, keselamatan petugas, dan perlindungan masyarakat tetap terjaga.

BNPB Dukung Penanganan Melalui Jalur Darat dan Udara

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama lintas sektor terus mengoptimalkan pemadaman karhutla melalui jalur darat dan udara.

Kepala Pelaksana BPBPK Kalimantan Tengah Ahmad Toyib mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan dukungan berupa dua unit helikopter water bombing.

Ia menjelaskan total terdapat empat helikopter yang dioperasikan untuk penanganan karhutla, terdiri atas dua helikopter water bombing dan dua helikopter patroli.

"Kolaborasi pemadaman darat dan udara merupakan upaya pemerintah dalam pengendalian karhutla agar optimal," jelasnya.