PELUNCURAN Universitas Republik Indonesia (URI) memunculkan optimisme sekaligus tanda tanya.
Optimisme karena setiap ikhtiar meningkatkan kualitas sumber daya manusia layak diapresiasi.
Namun, tanda tanya muncul karena publik belum memperoleh jawaban meyakinkan mengenai persoalan mendasar yang hendak diselesaikan oleh kehadiran universitas baru tersebut.
Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, pembentukan lembaga negara bukanlah titik awal, melainkan titik akhir dari proses panjang.
Ia harus didahului identifikasi masalah, kajian akademik yang kuat, analisis kebutuhan, serta evaluasi terhadap lembaga-lembaga yang telah ada.
Negara tidak semestinya membangun institusi baru hanya karena memiliki kewenangan untuk melakukannya.
Pertanyaan yang patut diajukan sederhana. Masalah apa yang tidak mampu diselesaikan oleh perguruan tinggi yang sudah ada sehingga harus dibentuk Universitas Republik Indonesia?
Sejarah menunjukkan bahwa lahirnya lembaga pendidikan strategis selalu berangkat dari kebutuhan nyata.
Baca juga: URI: Sekolah Pemimpin atau Kader Kekuasaan?
Ketika Presiden Soekarno mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) pada 1956 di Malang, Jawa Timur, negara sedang mengalami kekurangan aparatur pemerintahan tingkat menengah yang mampu mengelola pemerintahan daerah.
Alumnus APDN dengan gelar BA hadir mengisi kekosongan itu melalui proses yang terencana, lalu berkembang secara bertahap hingga 20 di seluruh Indonesia sesuai kebutuhan nasional.
Lalu pelan-pelan ditingkatkan menjadi IIP, STPDN, dan terakhir IPDN yang mencetak S1, S2, dan S3 Ilmu Pemerintahan, yang lulusannya telah mengisi kursi lurah, camat, sekda bupati, wali kota, gubernur, dirjen, hingga menteri.
Bahkan, kursi menteri di Timor Leste ada yang dijabat oleh tamatan sekolah pamongpraja ini.
Apakah kondisi serupa sedang dihadapi Indonesia saat ini? Jawabannya: tampaknya tidak.
Indonesia justru memiliki ratusan perguruan tinggi negeri dan ribuan perguruan tinggi swasta yang setiap tahun meluluskan sarjana, magister, doktor, bahkan melahirkan profesor. Banyak di antaranya berkiprah sebagai birokrat, akademisi, profesional, teknokrat, maupun politisi.
