JAKARTA, DISWAY.ID - Perdebatan mengenai surat penawaran kerja sama pemasangan iklan yang dikirim Tempo Media Group kepada Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, masih terus menjadi sorotan publik.
Pro kontra tersebut semakin berkembang setelah Tempo memberikan klarifikasi mengenai surat yang sebelumnya ditolak oleh Joao.
Surat itu menjadi perhatian luas karena muncul di tengah pemberitaan kritis Tempo terhadap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih maupun Agrinas Pangan Nusantara.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan dari berbagai kalangan mengenai batas antara aktivitas bisnis perusahaan media dan independensi ruang redaksi.
Alih-alih meredakan polemik, klarifikasi yang disampaikan Tempo justru memunculkan diskusi baru di ruang publik. Salah satu tanggapan datang dari penggiat media sosial Silvia Tjan, yang menilai persoalan utama bukan sekadar ada atau tidaknya pemisahan antara divisi bisnis dan redaksi.
Menurut Silvia, ketika Tempo menyatakan bahwa iklan tidak dapat memengaruhi isi pemberitaan, justru muncul tuntutan agar media tersebut menerapkan standar etika yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan media lainnya.
"Tempo mengatakan iklan tidak membeli berita. Oke. Tapi justru karena Tempo mengklaim memiliki benteng independensi, standar yang dipakai seharusnya lebih tinggi dibanding media pada umumnya," ujarnya, Sabtu, 25 Juli 2026.
Silvia menilai masyarakat tidak memiliki akses untuk mengetahui bagaimana mekanisme internal perusahaan media dijalankan, termasuk sejauh mana pemisahan antara kepentingan bisnis dan proses editorial benar-benar diterapkan.
"Publik tidak tahu bagaimana diskusi di dalam redaksi berlangsung. Yang bisa dinilai hanyalah apa yang terlihat dari luar," katanya.
Ia menjelaskan, di satu sisi Tempo menjalankan fungsi jurnalistik sebagai watchdog yang mengawasi pemerintah maupun badan usaha milik negara. Namun di sisi lain, divisi bisnis perusahaan tetap menawarkan kerja sama komersial kepada institusi yang menjadi objek pemberitaan.
Bagi Silvia, situasi tersebut belum tentu melanggar kode etik jurnalistik, tetapi tetap membuka ruang munculnya persepsi mengenai potensi konflik kepentingan.
"Apakah itu otomatis melanggar etik? Belum tentu. Tapi apakah itu menimbulkan potensi konflik kepentingan yang layak dipertanyakan? Jelas iya," tulisnya.
Ia juga menyoroti pernyataan Tempo yang menegaskan bahwa pemasang iklan tidak bisa membeli independensi redaksi. Menurut Silvia, persoalan yang diperdebatkan publik bukanlah transaksi yang bersifat terang-terangan, melainkan kemungkinan munculnya pengaruh yang lebih halus.
"Memangnya ada orang yang secara terang-terangan mengatakan ingin membeli redaksi? Tidak ada. Persoalannya justru pada pengaruh yang lebih halus, seperti akses, hubungan, kedekatan, hingga pertimbangan bisnis. Hal-hal seperti itu mungkin tidak terlihat, tetapi dapat memengaruhi persepsi publik," jelasnya.
Silvia berpandangan, apabila independensi menjadi aset utama Tempo, maka perusahaan media tersebut seharusnya menghindari sejak awal situasi yang berpotensi menimbulkan keraguan masyarakat.
- 1
- 2
- »
