Jakarta (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta berharap keterbatasan fiskal APBD DKI Tahun Anggaran 2027 tidak menjadi hambatan terhadap pembangunan di Jakarta.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan keterbatasan fiskal harus direspons dengan menetapkan skala prioritas pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Memang dengan keterbatasan fiskal yang ada, Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air harus benar-benar memprioritaskan program yang paling berdampak bagi masyarakat," kata Yuke usai pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada Jumat (24/7).
Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air (SDA), dalam pembahasan tersebut, memiliki sejumlah program prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti penataan trotoar, pembangunan dan pemeliharaan jembatan penyeberangan orang (JPO), hingga pengendalian banjir sebagai salah satu fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca juga: Pemprov DKI dorong BUMD optimalkan pemanfaatan aset
Oleh karena itu, dia meminta aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui masa reses anggota DPRD menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran.
Menurut anggota DPRD DKI dari Daerah Pemilihan Jakarta Selatan itu, sebagian besar pengaduan warga berkaitan dengan kondisi jalan lingkungan, saluran air, dan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan kedua dinas tersebut.
"Komisi D meminta perangkat daerah menyampaikan secara terbuka apabila terdapat kendala anggaran yang menyebabkan usulan masyarakat belum dapat diakomodasi. Dengan begitu, DPRD dapat membahas kemungkinan penyesuaian anggaran dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar)," katanya.
Anggota DPRD tiga periode itu mengungkapkan alokasi anggaran untuk Suku Dinas (Sudin), dibandingkan tahun anggaran 2026, mengalami penurunan. Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi D mengingat tingginya kebutuhan penanganan jalan lingkungan dan saluran air di berbagai wilayah Jakarta.
Yuke pun meminta perhitungan kebutuhan anggaran dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah pengaduan masyarakat, serta tingkat urgensi permasalahan di lapangan.
Baca juga: Pemprov DKI diminta cari pendanaan kreatif percepat penanganan sampah
Selain itu, dia juga mengingatkan agar pembangunan tidak hanya difokuskan pada proyek-proyek besar di kawasan pusat kota, tetapi juga menyentuh wilayah permukiman, kawasan padat penduduk, serta lingkungan di pinggiran Jakarta yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur dasar.
"Kami mengingatkan jangan sampai yang diprioritaskan hanya jalan-jalan besar atau kawasan pusat kota. Jalan lingkungan, saluran, penerangan, dan infrastruktur dasar di wilayah pinggiran juga harus menjadi perhatian karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," paparnya.
Jajaran Dinas Bina Marga, Dinas SDA, serta Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah telah memastikan penyusunan program dilakukan berdasarkan perencanaan dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.
Namun demikian, Komisi D akan kembali mencermati secara lebih rinci dalam pembahasan RAPBD hingga tingkat program dan kegiatan.
Baca juga: DPRD DKI berhati-hati merespon rencana obligasi daerah Rp3,5 triliun
Dia menambahkan seluruh hasil pembahasan nantinya akan dibawa ke Banggar untuk memastikan prioritas pembangunan tetap dapat berjalan meski ruang fiskal pemerintah daerah terbatas.
"Yang kami bahas saat ini masih pada tahap KUA-PPAS. Nanti, saat pembahasan RAPBD akan kami dalami lagi sampai ke rincian program dan penganggaran sebelum dibahas di Banggar," katanya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Yuke mengajak seluruh pihak memahami kondisi fiskal yang sedang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Meski demikian, dia menilai Jakarta masih memiliki kemampuan untuk terus membangun dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Dengan pengurangan anggaran yang cukup besar tentu akan ada dampaknya; tapi kita patut bersyukur karena Jakarta masih bisa membangun, masih bisa survive, dan tetap melayani kebutuhan masyarakat. Aspirasi warga tetap harus diperjuangkan. Namun, kita juga harus bersama-sama mencari solusi sesuai kemampuan anggaran yang ada," ujarnya.
Baca juga: SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi akan dibangun pada 2027
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan keterbatasan fiskal harus direspons dengan menetapkan skala prioritas pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
"Memang dengan keterbatasan fiskal yang ada, Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air harus benar-benar memprioritaskan program yang paling berdampak bagi masyarakat," kata Yuke usai pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) pada Jumat (24/7).
Dinas Bina Marga dan Dinas Sumber Daya Air (SDA), dalam pembahasan tersebut, memiliki sejumlah program prioritas yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti penataan trotoar, pembangunan dan pemeliharaan jembatan penyeberangan orang (JPO), hingga pengendalian banjir sebagai salah satu fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca juga: Pemprov DKI dorong BUMD optimalkan pemanfaatan aset
Oleh karena itu, dia meminta aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui masa reses anggota DPRD menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran.
Menurut anggota DPRD DKI dari Daerah Pemilihan Jakarta Selatan itu, sebagian besar pengaduan warga berkaitan dengan kondisi jalan lingkungan, saluran air, dan infrastruktur dasar yang menjadi kewenangan kedua dinas tersebut.
"Komisi D meminta perangkat daerah menyampaikan secara terbuka apabila terdapat kendala anggaran yang menyebabkan usulan masyarakat belum dapat diakomodasi. Dengan begitu, DPRD dapat membahas kemungkinan penyesuaian anggaran dalam pembahasan di Badan Anggaran (Banggar)," katanya.
Anggota DPRD tiga periode itu mengungkapkan alokasi anggaran untuk Suku Dinas (Sudin), dibandingkan tahun anggaran 2026, mengalami penurunan. Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi D mengingat tingginya kebutuhan penanganan jalan lingkungan dan saluran air di berbagai wilayah Jakarta.
Yuke pun meminta perhitungan kebutuhan anggaran dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan luas wilayah, jumlah pengaduan masyarakat, serta tingkat urgensi permasalahan di lapangan.
Baca juga: Pemprov DKI diminta cari pendanaan kreatif percepat penanganan sampah
Selain itu, dia juga mengingatkan agar pembangunan tidak hanya difokuskan pada proyek-proyek besar di kawasan pusat kota, tetapi juga menyentuh wilayah permukiman, kawasan padat penduduk, serta lingkungan di pinggiran Jakarta yang masih membutuhkan peningkatan infrastruktur dasar.
"Kami mengingatkan jangan sampai yang diprioritaskan hanya jalan-jalan besar atau kawasan pusat kota. Jalan lingkungan, saluran, penerangan, dan infrastruktur dasar di wilayah pinggiran juga harus menjadi perhatian karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat," paparnya.
Jajaran Dinas Bina Marga, Dinas SDA, serta Asisten Pembangunan Sekretariat Daerah telah memastikan penyusunan program dilakukan berdasarkan perencanaan dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.
Namun demikian, Komisi D akan kembali mencermati secara lebih rinci dalam pembahasan RAPBD hingga tingkat program dan kegiatan.
Baca juga: DPRD DKI berhati-hati merespon rencana obligasi daerah Rp3,5 triliun
Dia menambahkan seluruh hasil pembahasan nantinya akan dibawa ke Banggar untuk memastikan prioritas pembangunan tetap dapat berjalan meski ruang fiskal pemerintah daerah terbatas.
"Yang kami bahas saat ini masih pada tahap KUA-PPAS. Nanti, saat pembahasan RAPBD akan kami dalami lagi sampai ke rincian program dan penganggaran sebelum dibahas di Banggar," katanya.
Di tengah keterbatasan anggaran, Yuke mengajak seluruh pihak memahami kondisi fiskal yang sedang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Meski demikian, dia menilai Jakarta masih memiliki kemampuan untuk terus membangun dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Dengan pengurangan anggaran yang cukup besar tentu akan ada dampaknya; tapi kita patut bersyukur karena Jakarta masih bisa membangun, masih bisa survive, dan tetap melayani kebutuhan masyarakat. Aspirasi warga tetap harus diperjuangkan. Namun, kita juga harus bersama-sama mencari solusi sesuai kemampuan anggaran yang ada," ujarnya.
Baca juga: SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi akan dibangun pada 2027
