Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengusulkan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memperkuat pemanfaatan hasil riset sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam rilis yang diterima di Mamuju, Sabtu, mengatakan usulan tersebut disampaikan saat bertemu dengan jajaran BRIN pada Jumat (24/7) sebagai bagian dari upaya membangun kolaborasi jangka panjang di bidang riset, inovasi, pengembangan sumber daya manusia, dan pemanfaatan hasil penelitian.
Pertemuan itu juga menjadi forum pembahasan hasil penelitian BRIN mengenai dampak radiasi alam terhadap kesehatan masyarakat di Kabupaten Mamuju serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat diintegrasikan ke dalam program pembangunan daerah.
"Dengan komunikasi yang efektif, hasil riset dapat dipahami sebagai dasar ilmiah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat," ujar Suhardi Duka.
Ia mengatakan hasil penelitian, khususnya mengenai radiasi alam di Kabupaten Mamuju, perlu dikomunikasikan secara terbuka dan mudah dipahami agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh tanpa menimbulkan persepsi yang keliru maupun keresahan.
Suhardi juga berharap kerja sama dengan BRIN dapat memperkuat penerapan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendorong pembangunan berbasis riset.
"Suhardi Duka merupakan gubernur pertama di Indonesia yang secara langsung berkunjung ke BRIN untuk membahas pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah," kata Arif Satria.
Menurut Arif Satria, Kabupaten Mamuju bersama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi besar sebagai kawasan pengembangan riset, inovasi, dan investasi karena karakteristik geologi serta sumber daya alam yang dimiliki.
Baca juga: BRIN dorong implementasi GIS untuk perkuat kebijakan berbasis bukti
Baca juga: Komisi X minta BRIN perkuat peran beri rekomendasi berbasis riset
Baca juga: Kemendukbangga-USU perkuat riset kebijakan kependudukan berbasis bukti
Gubernur Sulawesi Barat Suhardi Duka dalam rilis yang diterima di Mamuju, Sabtu, mengatakan usulan tersebut disampaikan saat bertemu dengan jajaran BRIN pada Jumat (24/7) sebagai bagian dari upaya membangun kolaborasi jangka panjang di bidang riset, inovasi, pengembangan sumber daya manusia, dan pemanfaatan hasil penelitian.
Pertemuan itu juga menjadi forum pembahasan hasil penelitian BRIN mengenai dampak radiasi alam terhadap kesehatan masyarakat di Kabupaten Mamuju serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat diintegrasikan ke dalam program pembangunan daerah.
"Dengan komunikasi yang efektif, hasil riset dapat dipahami sebagai dasar ilmiah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat," ujar Suhardi Duka.
Ia mengatakan hasil penelitian, khususnya mengenai radiasi alam di Kabupaten Mamuju, perlu dikomunikasikan secara terbuka dan mudah dipahami agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh tanpa menimbulkan persepsi yang keliru maupun keresahan.
Suhardi juga berharap kerja sama dengan BRIN dapat memperkuat penerapan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendorong pembangunan berbasis riset.
"Suhardi Duka merupakan gubernur pertama di Indonesia yang secara langsung berkunjung ke BRIN untuk membahas pemanfaatan hasil penelitian sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah," kata Arif Satria.
Menurut Arif Satria, Kabupaten Mamuju bersama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki potensi besar sebagai kawasan pengembangan riset, inovasi, dan investasi karena karakteristik geologi serta sumber daya alam yang dimiliki.
Baca juga: BRIN dorong implementasi GIS untuk perkuat kebijakan berbasis bukti
Baca juga: Komisi X minta BRIN perkuat peran beri rekomendasi berbasis riset
Baca juga: Kemendukbangga-USU perkuat riset kebijakan kependudukan berbasis bukti
