Pantau - DPD RI mendorong Papua Barat Daya menjadi daerah percontohan percepatan pembangunan di Tanah Papua guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan komitmen mengawal berbagai program strategis melalui pemerintah pusat, kementerian, dan lembaga terkait.
Komitmen tersebut disampaikan Anggota DPD RI daerah pemilihan Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, usai pertemuan DPD RI Komite I dengan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua serta para bupati dan wali kota se-Papua Barat Daya di Kota Sorong, Sabtu (25/7/2026).
Pertemuan itu membahas berbagai program strategis percepatan pembangunan yang akan didorong di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi di Papua Barat Daya.
Paul mengatakan, "Kami akan mengatur jalur langsung kepada Presiden dan kementerian/lembaga karena Komite Eksekutif Papua diberikan kewenangan untuk mempercepat program-program pembangunan."
Menurut Paul, langkah tersebut dilakukan karena kondisi ekonomi masyarakat masih menjadi perhatian di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Papua Barat Daya Dinilai Memiliki Potensi BesarPaul menilai Papua Barat Daya memiliki potensi besar untuk menjadi percontohan percepatan pembangunan di Tanah Papua.
Ia menyebut letak geografis yang strategis serta dukungan akses transportasi melalui jalur laut, darat, dan udara menjadi keunggulan daerah tersebut.
Paul berharap percepatan pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia mengungkapkan, "Harapan kami ada bukti nyata, ada kerja nyata, ada kerja sama dan sama-sama bekerja. Itu yang penting untuk membangun Papua Barat Daya."
Paul menjelaskan berbagai usulan program dari pemerintah daerah akan dibahas bersama kementerian dan lembaga.
Pembahasan tersebut juga akan melibatkan Menteri Sekretaris Negara hingga Presiden agar usulan dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang memperoleh dukungan khusus dari pemerintah pusat.
Kendala Ekonomi Menjadi PerhatianMenurut Paul, pemerintah pusat saat ini berfokus mempercepat pembangunan di Papua melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat di bidang pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, serta berbagai sektor lainnya.
Namun demikian, ia menyoroti masih adanya kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi.
Salah satu hambatan utama, kata Paul, adalah keterbatasan ruang akibat banyaknya kawasan konservasi dan hutan lindung.
Paul mengatakan, "Di Papua banyak wilayah yang masuk kawasan konservasi, laut dikonservasi, hutan lindung juga ada. Sementara masyarakat membutuhkan ruang untuk bekerja dan mengembangkan ekonomi."
Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat berkembang.
Karena itu, Paul bersama Komite Eksekutif Papua menyatakan akan terus mendorong percepatan pembangunan di Papua Barat Daya agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.
Paul menegaskan optimismenya terhadap masa depan Papua Barat Daya.
Ia mengatakan, “Papua Barat Daya terlalu bagus untuk tidak dikembangkan. Kami ingin daerah ini menjadi kota termaju di Tanah Papua dan salah satu wilayah unggulan di Indonesia Timur.”
