jpnn.com, JAKARTA - Konflik elite di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi sorotan tajam menjelang Muktamar NU yang dijadwalkan digelar akhir Agustus 2026.
Ketua PBNU periode 2015–2020 Robikin Emhas menyebut konflik tersebut telah mencederai marwah Nahdlatul Ulama.
BACA JUGA: PERADI Profesional Bertekad Kembalikan Muruwah Advokat, Rekor MURI Jadi Pembuktian
“Marwah NU telah tercabik-cabik karena konflik elite PBNU. Kita semua malu,” kata Robikin saat menjadi narasumber Rembug Warga NU Seri 4 yang digelar Forum Bersama (Forbes) NU 26 di Universitas Indonesia (UI) Kampus Salemba, Jakarta, Sabtu (25/7).
Menurut Robikin, Muktamar NU tidak boleh sekadar menjadi ajang memilih Rais Aam dan Ketua Umum PBNU.
BACA JUGA: Apple Akan Rombak Desain iPhone Edisi Khusus, Usung Teknologi Ini
Dia menilai Muktamar harus menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, membenahi tata kelola, sekaligus memperbarui komitmen pengabdian NU kepada umat.
“Muktamar bukan sekadar memilih Rais Aam atau Ketua Umum. Ini momentum mengevaluasi perjalanan dan tata kelola organisasi,” ujarnya.
BACA JUGA: Minimalisir Lipatan di Layar, iPhone Fold Akan Pakai Engsel 3D Printing
Robikin juga mengingatkan bahwa kebesaran NU tidak semestinya diukur dari besarnya panggung organisasi.
Menurut dia, marwah NU justru ditentukan oleh seberapa besar manfaat yang dirasakan warga.
“Marwah NU tidak lahir dari besarnya panggung, tetapi dari besarnya manfaat yang kita berikan,” tegasnya.
Dia menambahkan, pembangunan peradaban tidak boleh membuat NU menjauh dari persoalan umat di tingkat akar rumput.
“Peradaban tidak dibangun dengan meninggalkan umat, tetapi dengan memuliakan umat,” kata Robikin.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rembug Warga NU Seri 4 bertajuk “Merawat Jagat, Melupakan Umat? Peradaban Global Minus Pemberdayaan Lokal”.
Forum ini merupakan kelanjutan diskusi Forbes NU 26 yang sebelumnya membahas tata kelola organisasi, pendanaan, hingga politik global di tubuh PBNU.
Dalam seri keempat, Forbes NU 26 menyoroti pentingnya menyeimbangkan narasi peradaban global dengan agenda pemberdayaan warga NU di tingkat lokal.
Selain Robikin, forum menghadirkan Sekretaris Majelis Musyawarah Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Nyai Hj. Masruchah, MA, serta Dr. Ah Maftuchan, Direktur Eksekutif PRAKARSA periode 2015–2025.
Masruchah membahas peradaban dari perspektif keadilan hakiki, advokasi kelompok rentan, serta penguatan dakwah dan pemberdayaan berbasis masyarakat.
Sementara Ah Maftuchan mengulas teknokrasi anggaran dan redistribusi sumber daya PBNU. Dia juga menawarkan Nahdlatul Ulama Sustainability Index (NUSI) sebagai instrumen untuk mengukur keberlanjutan dan dampak organisasi.
Forbes NU 26 berharap Rembug Warga NU menjadi ruang memperkaya gagasan menjelang Muktamar.
Forum tersebut juga mendorong pembenahan tata kelola NU agar lebih akuntabel, berpihak kepada warga, dan mampu memperkuat peran NU dalam membangun peradaban yang berakar pada pemberdayaan umat. (kkp/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Kenny Kurnia Putra
