KOMUNIKASI buruk sejumlah pejabat negara tengah menjadi sorotan. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin, 20 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi capaian sekitar 21 bulan pemerintahan sekaligus mendorong percepatan program-program unggulan.
Evaluasi itu tidak berhenti pada kinerja teknis, melainkan menjangkau gaya komunikasi publik para menteri (Tempo, 20/7/2026).
Sehari kemudian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa gaya komunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang dinilai kurang pas telah menjadi catatan pemerintah untuk diperbaiki.
Kasus Menteri PU hanyalah puncak gunung es. Ucapan “Ampun bos, ampun” yang dilontarkannya sambil tertawa saat menanggapi isu reshuffle, isu mutasi 117 pejabat di kementeriannya, hingga polemik dokumen perjalanan dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama anggota keluarga, memicu teguran Komisi V DPR pada 16 Juli 2026, agar sang menteri berhenti membuat kegaduhan dan fokus bekerja.
Baca juga: Kata-kata Presiden dan Masa Depan Anak Kita
Sebelumnya, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid harus menggelar konferensi pers khusus untuk meminta maaf atas pernyataan bahwa tanah menganggur dua tahun bisa diambil negara, pernyataan bernada canda yang viral, memicu polemik, dan baru diralat setelah gelombang kritik membesar (Antara, 12/8/2025).
Hasan Nasbi mundur dari kursi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan setelah komentarnya tentang teror kepala babi ke redaksi Tempo dianggap tidak sensitif.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman pun sempat terlibat adu argumen dengan mahasiswa saat merespons kritik.
Pola ini nyaris seragam: pejabat berbicara sembrono, publik gaduh, pernyataan viral, lalu klarifikasi dan permintaan maaf menyusul.
Catatan media memperlihatkan bahwa sebagian besar menteri Kabinet Merah Putih pernah tersandung kontroversi pernyataan dan baru memperbaikinya setelah viral.
Komunikasi dikelola secara reaktif, bukan strategis. Klarifikasi menjadi genre komunikasi pemerintah yang paling sering diproduksi.
Data memperlihatkan betapa timpangnya orkestrasi komunikasi kabinet. Riset Sintesa Strategi Indonesia terhadap percakapan digital periode 5 Juni hingga 2 Juli 2026, mencatat lebih dari 231 juta paparan tentang Presiden Prabowo, tetapi kurang dari 20 persen percakapan yang berkaitan langsung dengan nama-nama anggota kabinet (Kompas.com, 5/7/2026).
Presiden memikul hampir seluruh beban persepsi publik sendirian, sementara para pembantunya justru lebih sering hadir dalam pemberitaan karena kontroversi ketimbang capaian.
Baca juga: Problem Komunikasi Kabinet Prabowo
Ini jelas tidak produktif bagi pemerintah yang tengah dituntut membenahi kritik atas program-program unggulan yang belum beres mulai dari tata kelola Makan Bergizi Gratis hingga efisiensi anggaran.
Energi birokrasi habis untuk memadamkan kebakaran yang disulut lidahnya sendiri.
Mengapa cara bicara pejabat begitu penting? Karena taruhannya adalah kepercayaan, dan kepercayaan adalah modal utama efektivitas pemerintahan.
