jpnn.com - JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI menerima audiensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara guna membahas percepatan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan.
Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPP RI, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2026).
BACA JUGA: Pelantikan Pejabat Baru BNPP RI Memperkuat Organisasi dan Kinerja Pengelolaan Perbatasan
Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait dalam mendorong percepatan pembangunan konektivitas di kawasan perbatasan.
BACA JUGA: Kepala BNPP Membantah Isu Dua Desa di Nunukan Masuk Malaysia
BNPP RI menerima audiensi DPRD Provinsi Kalimantan Utara guna membahas percepatan pembangunan infrastruktur jalan di di wilayah Krayan, Kabupaten Nunukan, di Jakarta, Jumat (24/7). Foto: Humas BNPP
Audiensi dipimpin Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI, Amrullah M. Ridha, serta dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara H. Sap'I, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Utara, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara beserta jajaran pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Utara, perwakilan DPRD Kabupaten Nunukan, Camat Krayan Selatan, serta Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Utara.
BACA JUGA: Mendagri: Komisi II DPR Mendorong BNPP Punya Kewenangan Imperatif Urus Perbatasan
Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI, Amrullah M. Ridha, menjelaskan bahwa audiensi membahas kondisi infrastruktur jalan di wilayah Krayan yang masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama karena sebagian besar ruas jalan masih berupa jalan tanah.
“Sekitar 80 persen ruas jalan di Krayan masih berupa jalan tanah. Saat musim hujan, kondisi tersebut menyebabkan akses menjadi sangat sulit dilalui,” ujar Amrullah.
Dia mengatakan, Jalan Lingkar Krayan sepanjang sekitar 94 kilometer juga belum seluruhnya berfungsi secara optimal sehingga diperlukan penanganan secara bertahap sesuai skala prioritas.
"Karena itu, prioritas utama yang perlu didorong adalah memastikan jalan dapat segera berfungsi melalui pengerasan jalan sehingga manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat," ungkapnya.
Amrullah menegaskan, BNPP RI terus memperkuat sinergi lintas sektor guna mempercepat pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.
"Koordinasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kementerian dan lembaga terkait menjadi kunci agar kebutuhan pembangunan dapat ditindaklanjuti secara lebih efektif," terangnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara juga menyampaikan harapan agar pemerintah pusat, khususnya melalui BNPP RI dan Kementerian Pekerjaan Umum, memberikan dukungan regulasi maupun pendanaan untuk pembangunan kawasan perbatasan.
Dukungan tersebut mencakup percepatan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Midang serta penggunaan material perkerasan jalan yang lebih tahan lama guna meningkatkan kualitas dan umur layanan infrastruktur jalan.
Melalui sinergi antara BNPP RI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Nunukan, dan BPJN, percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan dan pelayanan di kawasan perbatasan. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
