Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan bantuan sosial dengan nilai akumulatif mencapai Rp390 miliar di Provinsi Lampung. Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis saat kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI.
Bantuan yang disalurkan meliputi alokasi Bufferstock Logistik Bencana dari Direktorat PSKB Kemensos ke masing-masing Kabupaten/Kota, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), serta Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) triwulan I dan II.
Selain itu, disalurkan pula bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) meliputi dukungan pemenuhan hidup layak, dukungan kewirausahaan dan dukungan aksesibilitas berupa alat bantu disabilitas.
Total bantuan sosial yang disalurkan di Kota Bandar Lampung sebesar Rp 113.104.265.085, kemudian di Kabupaten Lampung Tengah sebesar Rp 191.516.626.725, dan di Kabupaten Pesawaran sebesar Rp 85.648.311.613.
Secara keseluruhan bantuan sosial yang disalurkan di 3 Kabupaten/Kota tersebut mencapai R p390.269.203.423.
Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos, Mas Kahono Agung Suhartoyo mengatakan bahwa bantuan diarahkan untuk meningkatkan manfaat lebih kepada para penerima.
"Bantuan ini tak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar warga, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian, dan keberfungsian sosial penerima manfaat," kata Agung dalam keterangan tertulis, Minggu (26/7/2026).
Hal ini ia sampaikan saat mendampingi Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI di Kantor Wali Kota Bandar Lampung, Sabtu (25/7/2026).
Lebih lanjut, Agung menyampaikan peningkatan kapasitas, kemandirian, dan keberfungsian sosial penerima manfaat, diantaranya dilakukan melalui berbagai program rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan Kemensos.
"Hal ini merupakan bagian dari pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.
Di tempat terpisah, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyampaikan bahwa melalui kolaborasi yang dibangun antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan Komisi VIII DPR RI, diharapkan penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
"Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya sangat penting, agar berbagai program bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Marwan.
Kemensos juga terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar program bantuan sosial dan rehabilitasi sosial dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan secara cepat, tepat, dan berkelanjutan.
Salah satu penerima manfaat yang berasal dari Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Darwin mengaku senang bisa mendapatkan bantuan dukungan aksesibilitas, karena bisa membantu aktivitas sehari-hari.
"Alhamdulillah saya senang sekali dan terima kasih atas bantuan kursi roda yang saya terima, terima kasih kepada Menteri Sosial," kata Darwin.
(anl/ega)
