REPUBLIKA.CO.ID,MANILA -- Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono melakukan pertemuan dengan Menteri Pembangunan Sosial Palestina Dr. Samah Hamad di sela-sela ASEAN Foreign Minister’s Meeting ke-59 di Manila, Filipina. Dalam pertemuan tersebut, Sugiono menyampaikan komitmen RI untuk membantu dan mendukung Palestina, termasuk dalam proses rekonstruksi Jalur Gaza.
Kepada Samah Hamad, Sugiono mengatakan, dukungan kepada Palestina telah menjadi bagian penting dari kebijakan luar negeri RI. Hal itu pun didukung masyarakat luas Indonesia.
Baca Juga
Kabel Laut, Drone, hingga Serangan Siber: Rusia dan NATO Makin Intens Berkonfrontasi
Mahfud MD: Indonesia Bukan Negara Islam, Tapi Negara Islami
Gaji Guru Kecil Ini Respons Wamendikdasmen
"Wujud dukungan ini tidak hanya melalui konsistensi dukungan politik dan diplomasi, tetapi juga dalam berbagai bentuk bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina," ujar Sugiono, seperti dikutip dalam keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Sabtu (25/7/2026).
Dia menambahkan, RI juga turut memberikan bantuan bagi penguatan kapasitas otoritas Palestina serta rekonstruksi Gaza. "Dukungan bagi penguatan kapasitas bagi otoritas Palestina serta rekonstruksi Gaza melengkapi bantuan kemanusiaan yang diberikan Indonesia kepada Palestina dan ini merupakan komitmen dukungan nyata Indonesia sebagai mitra Palestina," ucap Sugiono.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Dalam pertemuan dengan Sugiono, Samah Hamad menyampaikan perkembangan terkait beratnya tantangan yang saat ini terus dihadapi rakyat Palestina. Hamad mengapresiasi solidaritas dan dukungan bentuan kemanusiaan yang diberikan pemerintah serta rakyat Indonesia.
Dia berharap aliran bantuan yang diberikan pemerintah dan rakyat Indonesia dikoordinasikan dengan Otoritas Palestina. Hal itu agar penyaluran bantuan tersebut lebih tepat sasaran serta memberikan manfaat lebih optimal bagi masyarakat Palestina.
Hamad berharap Indonesia dapat terus memainkan peran strategis dalam mendukung Palestina di berbagai forum internasional. Hal itu termasuk mendorong pembukaan akses untuk penyaluran bantuan kemanusiaan yang hingga kini masih tertahan.
