JAKARTA, KOMPAS — Angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menurun tajam. Penurunan ini berhubungan kuat dengan penilaian publik atas kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Di tiga aspek ini, angka penilaian publik pun menurun. Tren penurunan kepuasan publik konsisten sejak tahun lalu.
Turunnya angka kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo itu terlihat dari survei terbaru oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis, Minggu (26/7/2026).
Survei diselenggarakan pada 5-19 Juli 2026 dengan jumlah responden sebanyak 749 orang. Sebanyak 605 orang di antaranya diwawancara melalui telepon dengan metode double sampling. Adapun 144 responden lainnya diwawancara tatap muka dengan metode stratified multistage random sampling. Ratusan responden ini dipilih secara acak oleh SMRC. Adapun margin of error survei lebih kurang 3,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Dari hasil survei terbaru itu, publik yang merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo sekitar 51 persen, sedangkan yang kurang atau tidak puas mencapai 46,9 persen.
”Dengan margin of error 3,7 persen, tidak bisa disimpulkan bahwa yang lebih banyak adalah yang menilai puas atau sebaliknya, tidak puas,” ujar Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani.
Yang jelas, angka itu menurun dibandingkan survei SMRC periode November 2025 dan Maret 2026. Pada November 2025, angka kepuasan pada kinerja Prabowo masih tinggi atau mencapai 81,2 persen, sedangkan pada survei Maret, 66,4 persen. ”Jadi, konsisten turunnya,” ucapnya.
Penurunan itu selaras dengan menurunnya penilaian publik pada keadaan ekonomi nasional.
Hasil survei terbaru menunjukkan, hanya 15,7 persen warga yang menilai kondisi ekonomi saat ini baik atau sangat baik. Adapun yang menilai buruk atau sangat buruk, 49,4 persen, dan ada 33, 9 persen yang menilai sedang saja. Padahal, pada survei November lalu, sentimen positif terhadap ekonomi nasional masih di angka 40 persen dan sentimen negatif di angka 22,7 persen.
Masih dari hasil survei, terpotret pula ada 45,8 persen warga yang menilai kondisi ekonomi nasional saat ini lebih buruk atau jauh lebih buruk dibandingkan tahun lalu. Adapun 19,7 persen menilai lebih baik atau jauh lebih baik dan 32,5 persen menilai tidak ada perubahan. Dalam sembilan bulan terakhir, sentimen positif terhadap kondisi ekonomi nasional secara retrospektif turun dari 45,2 persen menjadi 19,7 persen. Sebaliknya, sentimen negatif naik dari 18,5 persen menjadi 45,8 persen.
”Persepsi publik ini mengonfirmasi sejumlah ekonom bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat yang riil,” kata Deni.
Tak hanya kondisi ekonomi, publik juga menilai buruk kondisi politik.
Total 42,8 persen publik yang menilai buruk atau sangat buruk. Adapun yang menilai baik atau sangat baik 13,5 persen. Di luar itu, ada 33,6 persen yang menilai sedang saja. Sementara yang menjawab tidak tahu ada 10,2 persen publik.
Padahal saat survei sembilan bulan lalu, sentimen positif terhadap kondisi politik masih di angka 35,8 persen. Sebaliknya, sentimen negatif hanya 23 persen. Penurunan terbesar terjadi dalam rentang waktu survei Maret dengan Juli ini.
Deni tak menampik adanya indikasi penurunan terjadi karena teror penyiraman air keras yang dialami aktivis Kontras, Andrie Yunus, serta teror bentuk lainnya pada aktivis ataupun respons negatif pemerintah pada akademisi dan kelompok masyarakat sipil yang kritis pada pemerintah.
Selain itu, dari hasil survei terkini SMRC terlihat pula penurunan pada penilaian publik terhadap kondisi penegakan hukum. Hanya 26,4 persen menilai kondisi penegakan hukum saat ini baik atau sangat baik, sedangkan yang menilai buruk atau sangat buruk 37,6 persen. Di luar itu, ada 30,2 persen yang menilai sedang saja. Adapun yang menjawab tidak tahu 5,8 persen.
”Publik mencium aroma potensi korupsi di pelaksanaan sejumlah kebijakan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, dan kemudian menimbulkan persepsi penegakan hukum yang tidak baik. Apalagi terakhir kepala dan dua wakil kepala Badan Gizi Nasional dijadikan tersangka,” ujar Deni menganalisis buruknya penilaian publik pada penegakan hukum.
”Ditambah lagi, belakangan, ada kasus Jampidsus. Kasus ini terjadi di tengah survei. Kalau kejadiannya lebih awal, persepsi penegakan hukum bisa lebih buruk lagi,” tambahnya.
Tak sebatas survei, SMRC juga mengukur korelasi antara penurunan penilaian publik atas kinerja Prabowo dan penilaian publik terhadap kondisi ekonomi, politik, dan hukum. Hasilnya, SMRC melihat evaluasi publik atas kinerja Presiden Prabowo berhubungan sangat kuat dengan penilaian atas kondisi ekonomi, politik dan penegakan hukum.
”Jadi, tiga item, tiga aspek itu, bisa sangat menjelaskan mengapa approval rating Presiden Prabowo mengalami penurunan yang tajam,” ucap Deni.
