Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan meningkatnya jumlah kasus HIV di Kabupaten Sidoarjo merupakan dampak dari semakin luasnya layanan deteksi dini. Sehingga lebih banyak masyarakat mengetahui status kesehatannya dan dapat segera memperoleh pengobatan.
Pernyataan tersebut disampaikan dr. Andi Saguni Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes menyusul tingginya perhatian publik terhadap pemberitaan mengenai kasus HIV pada anak dan remaja di Sidoarjo.
“Kami mengajak masyarakat untuk memahami informasi secara utuh dan tidak menimbulkan stigma terhadap Orang dengan HIV (ODHIV). HIV merupakan penyakit kronis yang dapat dikendalikan melalui terapi antiretroviral,” kata Andi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (26/7/2026).
Berdasarkan data situasi HIV Kabupaten Sidoarjo, sejak 2001 hingga Juni 2026 tercatat sebanyak 1.183 kasus HIV kumulatif ditemukan pada kelompok usia 0–24 tahun.
Menurut Andi, peningkatan jumlah kasus yang teridentifikasi dari tahun ke tahun tidak bisa langsung dimaknai sebagai meningkatnya penularan HIV.
“Berdasarkan data situasi HIV Kabupaten Sidoarjo, sejak tahun 2001 hingga Juni 2026 telah ditemukan 1.183 kasus HIV secara kumulatif pada kelompok usia 0-24 tahun. Peningkatan jumlah kasus yang ditemukan dari tahun ke tahun berlangsung seiring dengan semakin luasnya cakupan layanan tes HIV di fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik, maupun layanan berbasis komunitas,” ujarnya dilansir dari Antara.
Ia menambahkan, semakin banyak kasus yang ditemukan justru mencerminkan efektivitas upaya deteksi dini yang dilakukan pemerintah bersama berbagai mitra.
Sebagai tindak lanjut atas perhatian masyarakat terhadap kasus HIV di Sidoarjo, Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes telah melakukan supervisi program HIV di daerah tersebut.
“Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit, Kementerian Kesehatan telah melaksanakan supervisi program HIV di Kabupaten Sidoarjo sebagai tindak lanjut atas tingginya perhatian masyarakat terhadap pemberitaan mengenai kasus HIV pada anak dan remaja di Kabupaten Sidoarjo,” kata Andi.
Supervisi dilakukan untuk mengklarifikasi dan memverifikasi data yang beredar, termasuk melalui kunjungan ke Delta Crisis Center (DCC) sebagai salah satu sumber data yang menjadi rujukan dalam pemberitaan.
Selain memeriksa validitas data, tim juga mengevaluasi pelaksanaan program pencegahan, deteksi dini, pengobatan, serta pendampingan bagi Orang dengan HIV (ODHIV), sekaligus memperkuat koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo.
Kemenkes juga terus memperkuat program Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak (PPIA).
Di Kabupaten Sidoarjo, tercatat terdapat 163 ibu hamil dengan HIV selama periode 2022 hingga Juni 2026.
Rinciannya, 49 kasus pada 2022, 40 kasus pada 2023, 35 kasus pada 2024, 30 kasus pada 2025, dan sembilan kasus hingga Juni 2026.
Seluruh ibu hamil didorong menjalani tes HIV sebagai bagian dari pelayanan antenatal terpadu. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan positif HIV, ibu hamil dapat segera memperoleh terapi antiretroviral (ARV) sehingga risiko penularan kepada bayi dapat ditekan hingga di bawah 2 persen.
Andi mengimbau masyarakat yang memiliki faktor risiko atau mendapat rekomendasi tenaga kesehatan agar tidak ragu menjalani tes HIV.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tidak takut melakukan tes HIV apabila memiliki faktor risiko atau direkomendasikan oleh tenaga kesehatan. Mengetahui status HIV sejak dini merupakan langkah penting untuk melindungi diri sendiri, pasangan, dan keluarga,” ujarnya.
Ia menegaskan HIV dapat dikendalikan melalui pengobatan ARV yang diminum secara rutin sehingga orang dengan HIV tetap dapat hidup sehat, produktif, dan beraktivitas seperti masyarakat pada umumnya.
Kemenkes menambahkan, keberhasilan program penanggulangan HIV tidak hanya diukur dari penurunan jumlah infeksi baru, tetapi juga meningkatnya jumlah orang yang mengetahui status HIV, memulai terapi ARV lebih cepat, dan menjalani pengobatan secara berkelanjutan.
Di sisi lain, pemerintah kembali mengingatkan pentingnya menghapus stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV karena sikap tersebut dapat menghambat masyarakat untuk melakukan tes maupun menjalani pengobatan.
Kemenkes menilai dukungan keluarga, masyarakat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas menjadi faktor penting dalam mencapai target global **95-95-95** serta mengakhiri epidemi AIDS pada 2030. (saf/ham)
