REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menjelang Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), kader senior NU Abdul Hamid Rahayaan mengingatkan para pemegang hak suara agar berhati-hati dalam menentukan calon pemimpin organisasi.
Menurutnya, pilihan yang diambil dalam Muktamar mendatang akan sangat menentukan arah perjalanan NU, apakah tetap menjadi rumah besar umat yang independen atau justru semakin terseret dalam tarik-menarik kepentingan politik.
Baca Juga
3 Analisis Ungkap Bagaimana Perang dengan Iran Ubah Perhitungan Kekuatan Amerika Serikat?
Apakah China dan Rusia Bantu Iran Serang Pangkalan AS? Ini Kata Media Barat
Simak, Ini 7 Keutamaan Penduduk Yaman yang Diungkap Rasulullah SAW
Sebagai warga Nahdliyin yang telah mengabdi selama lebih dari dua dekade, Hamid mengaku prihatin melihat berbagai dinamika yang berkembang di tubuh organisasi.
Ia menilai para peserta Muktamar harus menempatkan kepentingan jam'iyah di atas kepentingan kelompok maupun kepentingan politik praktis.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
“NU adalah milik seluruh warga Nahdliyin. Karena itu, para peserta Muktamar harus benar-benar jernih dalam memilih pemimpin. Jangan sampai NU dikendalikan oleh kepentingan politik tertentu yang pada akhirnya justru memperlebar perpecahan di antara warga NU,” kata Hamid, dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Menurut Hamid, tantangan terbesar yang dihadapi NU saat ini bukan hanya persoalan regenerasi kepemimpinan, tetapi juga bagaimana menjaga marwah organisasi agar tetap berdiri di atas semua golongan dan kepentingan politik.
Ia mengingatkan bahwa NU selama ini dihormati karena perannya sebagai penjaga moderasi, pengayom umat, dan kekuatan moral bangsa. Karena itu, pemimpin yang terpilih harus mampu menjadi perekat, bukan justru menghadirkan polarisasi baru di lingkungan Nahdliyin.
“Kalau kita benar-benar mencintai NU, maka yang harus dikedepankan adalah persatuan. Jangan sampai proses pemilihan kepemimpinan malah meninggalkan luka dan memperuncing konflik di internal organisasi,” ujarnya.
Hamid juga mengingatkan agar para politisi maupun kekuatan-kekuatan di luar organisasi tidak menjadikan Muktamar sebagai arena kontestasi kepentingan.
“Biarkan NU menentukan nasibnya sendiri. Jangan obok-obok NU dengan kepentingan politik praktis. Organisasi sebesar NU harus dipimpin oleh figur yang mengutamakan kemaslahatan umat, bukan kepentingan kelompok tertentu,” kata dia menegaskan.
Menurutnya, warga NU perlu mencermati secara mendalam rekam jejak, pengalaman organisasi, kapasitas kepemimpinan, serta independensi setiap calon yang muncul menjelang Muktamar.
Dia menilai faktor netralitas menjadi salah satu aspek penting agar PBNU ke depan dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai pengayom seluruh warga Nahdliyin.
