JAKARTA, KOMPAS.com- DPRD DKI Jakarta mengingatkan agar pengelolaan obligasi Pemprov DKI Jakarta senilai Rp 3,5 triliun diawasi secara ketat mengingat jangka waktunya bisa mencapai tujuh tahun.
Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin, mengatakan pengawasan menjadi hal penting karena dana obligasi berasal dari masyarakat atau investor yang nantinya harus dikembalikan beserta bunganya.
Dengan tenor hingga tujuh tahun, pengelolaan obligasi harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan risiko gagal bayar.
Baca juga: DPRD Restui Obligasi Rp 3,5 Triliun Pemprov DKI, Tekankan Dana Jangan Dipakai Sembarangan
"Pengawasan DPRD ini menjadi sangat penting, dari mulai persiapan, kemudian juga pelaksanaan peluncuran obligasi ini," ujar Suhud dalam keterangan tertulisnya, Senin (27/7/2026).
DPRD Jakarta menyetujui penerbitan obligasi setelah memastikan skema tersebut ditujukan untuk melengkapi pembiayaan pembangunan dalam APBD DKI Jakarta Tahun 2027.
Dana hasil obligasi hanya boleh digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur yang bersifat jangka panjang atau multiyears dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Karena memiliki ketentuan dan mekanisme khusus, penggunaan dana obligasi tidak boleh dialihkan untuk kegiatan lain.
"Tidak boleh menyasar ataupun digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain," kata Suhud.
Dana obligasi sebesar Rp3,5 triliun telah masuk dalam postur APBD DKI Jakarta Tahun 2027 yang nilainya mencapai Rp81,3 triliun.
Saat ini, pembahasan mengenai penggunaan dana obligasi masih berlangsung di masing-masing komisi DPRD sejak Jumat (24/7/2026), Senin (27/7/2026) hingga Selasa (28/7/2026).
Baca juga: Pramono Siapkan Obligasi Rp 3,5 Triliun, Babak Baru Pendanaan Pembangunan Jakarta
Dalam pembahasan itu, DPRD akan memetakkan proyek-proyek mana saja yang akan dibiayai melalui skema obligasi agar sesuai dengan peruntukannya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan penerbitan obligasi daerah menjadi salah satu upaya Pemprov DKI mencari sumber pendanaan baru di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurut Pramono, kebutuhan pembangunan Jakarta terus meningkat sehingga pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD.
"Kalau ini bisa tahun depan obligasi daerah terbit ataupun diluncurkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, ini menjadi obligasi yang pertama di Republik ini," kata Pramono usai menghadiri acara Capacity Building tentang Penerbitan Obligasi Daerah di Hotel Tribrata, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026).
Pramono memastikan dana obligasi akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, seperti pembangunan jalur LRT Manggarai–Dukuh Atas, rumah sakit umum daerah (RSUD), sekolah, rumah susun, embung, polder, hingga infrastruktur pengendalian banjir.
"Penggunaannya untuk hal-hal yang bersifat mendasar dan jangka panjang untuk kepentingan publik. Di antaranya adalah proyek pelayanan publik seperti LRT, kemudian untuk LRT ini untuk Manggarai-Dukuh Atas ya. Kemudian RSUD, unit sekolah, embung, polder, dan sebagainya," ujar Pramono.
Baca juga: Pramono Jamin Obligasi DKI Rp 3,5 Triliun Tak Akan Gagal Bayar: Pasti Terbayar, Tak Masalah
Obligasi daerah itu ditargetkan bisa diterbitkan pada pertengahan 2027, bertepatan dengan peringatan 500 tahun Kota Jakarta.
Jika terealisasi, Jakarta akan menjadi daerah pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
