Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengunjungi Kementerian Keuangan untuk bertemu Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada Senin (27/7/2026).
Adapun pertemuan ini membahas terkait Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam (Renduk PRRP) Sumatra 2026-2028.
Tito mengatakan dalam Renduk PRRP Sumatra, anggaran yang disiapkan sebesar Rp100,1 triliun untuk periode 2026-2028. Khusus tahun ini, anggarannya mencapai Rp39 triliun.
"Tadi membahas mengenai masalah rencana induk bencana Sumatra (Renduk PRRP) periode 2026-2028, dalam 3 tahun anggarannya Rp100,1 triliun, kalau di tahun ini anggarannya Rp39 triliun," kata Tito saat ditemui wartawan di Kemenkeu, Senin (27/7/2026).
Namun, ada beberapa daerah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang sudah mendapatkan bantuan dana rehabilitasi dan rekonstruksi di awal tahun sebesar Rp10,6 triliun atas perintah Presiden Prabowo Subianto.
"Ini yang saya genjot sebagai Kepala Satgas untuk mereka bekerja dari anggaran yang sudah ada, seperti membangun jalan, memperbaiki jembatan, sekolah, dan lain-lain. Untuk tahun ini anggarannya sebesar Rp39 triliun lebih. Alhamdulillah sudah cair, ditransfer, di-approve oleh Menteri Keuangan," lanjut Tito.
Dari anggaran yang disiapkan tahun ini, sebanyak Rp31,1 triliun sudah mendapatkan persetujuan dari Purbaya dan sudah di transfer ke beberapa kementerian/lembaga.
Tito merinci, sebesar Rp21,1 triliun ditransfer ke Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk pemulihan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pemulihan sungai.
Kemudian sebesar Rp4,1 triliun kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) untuk rehabilitasi 4.992 sekolah yang rusak akibat terdampak banjir bandang dan longsor.
Selanjutnya anggaran sebesar Rp2,3 triliun kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membangun hunian tetap (huntap).
Berikutnya sebesar Rp562 miliar kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk rehabilitasi puskesmas, RSUD, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya yang terdampak bencana.
Tito menambahkan, anggaran Rp2,5 triliun kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk bantuan sosial (bansos) tambahan untuk masyarakat yang terdampak bencana.
"Dari Rp39 triliun anggaran tahun ini, sudah cair sampai Rp31,1 triliun di beberapa instansi yang menurut saya penting," terang Tito.
Adapun sisanya, masih perlu mendapat persetujuan dari Purbaya, meski beberapa kementerian/lembaga sudah mengeluarkan anggaran regulernya untuk pemulihan bencana, terutama di Aceh.
"Ini yang tadi saya sampaikan pada rapat ini, ada 4 kementerian/lembaga yang menurut saya super prioritas, yang mohon dari Bapak Menteri Keuangan bisa meng-approve secepat mungkin," jelas Tito.
Adapun keempat kementerian/lembaga tersebut yakni Kementerian Pertanian (Kementan) terkait cetak ulang dan rehabilitasi sawah dan lahan pertanian sebesar Rp2,6 triliun, di mana Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sejatinya sudah mulai merehabilitasi sawah yang terdampak bencana.
Selanjutnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang membutuhkan anggaran sebesar Rp1,5 triliun untuk rehabilitasi tambak-tambak udang yang rusak akibat bencana sekitar puluhan ribu hektare, meski KKP juga sudah menggunakan anggaran regulernya.
Berikutnya Kementerian Agama sebesar Rp4,8 triliun untuk rehabilitasi pondok pesantren, madrasah, dan rumah ibadah yang rusak.
Terakhir, Kementerian UMKM yang membutuhkan anggaran Rp600 miliar untuk rehabilitasi warung, kafe, dan lain-lainnya.
"Mohon di-approve, memang ada masalah-masalah dokumen yang harus dilengkapi administrasi, kalau bisa secepat mungkin dikomunikasikan dengan K/L tersebut dan di-transfer. Kalau sudah ditransfer maka kami nanti, saya sebagai Kepala Satgas nanti akan bisa mendorong percepatan pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi," ujar Tito.
(chd/haa) Add as a preferred
source on Google
