JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan Pusat PDI Perjuangan Andi Widjajanto menegaskan, TNI harus tetap pada koridor profesionalnya, tidak lagi masuk ke ruang-ruang yang bukan kompetensi lembaga tersebut.
Hal ini disampaikan Andi dalam peringatan 3 dekade Kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli, peristiwa perebutan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang melibatkan aparat tentara.
"Satu saja yang menjadi pesan Kudatuli, jangan biarkan lagi tentara keluar dari koridor profesionalnya. Tidak boleh lagi tentara kemudian masuk kepada ruang-ruang politik yang bukan menjadi kompetensinya, tentara harus profesional menjaga pertahanan kita," kata Andi di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Baca juga: Megawati Soekarnoputri Hadiri Peresmian Patung Monumen Kudatuli
Andi menyoroti aparat TNI yang kini ditugaskan untuk hal-hal di luar fungsi pertahanan, seperti mengurus pemerintahan atau pertanian.
Ia menegaskan, aparat TNI semestinya menjadi tentara yang profesional dan punya kapabilitas untuk menjaga kedualatan negara.
"Kita membayar pajak, menggaji jenderal, menggaji perwira, menggaji prajurit, untuk bertugas di pertahanan, bukan masuk ke pemerintahan sipil, bukan masuk menjadi dirjen, bukan masuk untuk mengurusi jagung, bukan masuk membuka sawah," kata Andi.
"Tentara harus jago terjun payung, tentara harus jago nyetir tank, tentara harus jago di kapal selam, tentara harus jago menembak rudal," imbuh dia.
Baca juga: Tiga Puluh Tahun Kudatuli, Demokrasi Masih Berutang
Mantan gubernur Lembaga Ketahanan Nasional ini pun mengingatkan kembali pesan Jenderal Sudirman di tahun 1949 sebelum meninggal dunia, yakni agar tentara nasional tidak masuk ke dalam kepentingan politik.
"Amanat Pak Dirman diulang lagi oleh Presiden Soekarno 17 Agustus 1953. Katanya nyaris persis sama. Tentara nasional tidak terkotak-kotak, tidak terpilah-pilah, tidak boleh membawa kepentingan politik tertentu. Itu tentara yang kita inginkan," kata Andi.
Sebagai pengingat, peristiwa Kudatuli terjadi pada 27 Juli 1996.
Saat itu massa PDI kubu Soerjadi yang didukung rezim Orde Baru menyerbu dan merusak kantor PDI yang saat itu dipertahankan massa pendukung setia Megawati.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
