Mengapa Tingkat Kepuasan terhadap Prabowo Menurun Drastis Berdasarkan Survei SMRC?

Mengacu survei SMRC pada 5-19 Juli 2026 yang hasilnya dirilis, Minggu (26/7/2026), publik yang merasa puas dengan kinerja Presiden Prabowo sekitar 51 persen, sedangkan yang kurang atau tidak puas mencapai 46,9 persen. Angka itu menurun dibandingkan survei SMRC periode November 2025 dan Maret 2026. Pada November 2025, angka kepuasan pada kinerja Prabowo masih tinggi atau mencapai 81,2 persen, sedangkan pada survei Maret, 66,4 persen.

Evaluasi publik atas kinerja Presiden Prabowo itu berhubungan sangat kuat dengan penilaian atas kondisi ekonomi, politik dan penegakan hukum. Di tiga aspek ini pun, terjadi penurunan. Dari sisi ekonomi, misalnya, hanya 15,7 persen warga yang menilai kondisi ekonomi saat ini baik atau sangat baik. Adapun yang menilai buruk atau sangat buruk, 49,4 persen, dan ada 33, 9 persen yang menilai sedang saja. Padahal, pada survei November lalu, sentimen positif terhadap ekonomi nasional masih di angka 40 persen dan sentimen negatif di angka 22,7 persen.

Adapun dari sisi politik, total 42,8 persen publik yang menilai buruk atau sangat buruk. Sementara yang menilai baik atau sangat baik 13,5 persen. Di luar itu, ada 33,6 persen yang menilai sedang saja. Sementara yang menjawab tidak tahu ada 10,2 persen publik. Padahal saat survei sembilan bulan lalu, sentimen positif terhadap kondisi politik masih di angka 35,8 persen.

Dari hasil survei SMRC terlihat pula penurunan pada penilaian publik terhadap kondisi penegakan hukum. Hanya 26,4 persen menilai kondisi penegakan hukum saat ini baik atau sangat baik, sedangkan yang menilai buruk atau sangat buruk 37,6 persen. Di luar itu, ada 30,2 persen yang menilai sedang saja. Adapun yang menjawab tidak tahu 5,8 persen.

Mengacu hasil survei SMRC, total 42,8 persen publik yang menilai buruk atau sangat buruk kondisi politik. Adapun yang menilai baik atau sangat baik 13,5 persen. Di luar itu, ada 33,6 persen yang menilai sedang saja. Sementara yang menjawab tidak tahu ada 10,2 persen publik.

Padahal saat survei sembilan bulan lalu, sentimen positif terhadap kondisi politik masih di angka 35,8 persen. Sebaliknya, sentimen negatif hanya 23 persen. Penurunan terbesar terjadi dalam rentang waktu survei Maret dengan Juli ini.

Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani tak menampik adanya indikasi penurunan terjadi karena teror penyiraman air keras yang dialami aktivis Kontras, Andrie Yunus, serta teror bentuk lainnya pada aktivis ataupun respons negatif pemerintah pada akademisi dan kelompok masyarakat sipil yang kritis pada pemerintah.

Kondisi ekonomi pada paruh kedua tahun ini masih akan menantang bagi permintaan domestik dan sentimen konsumen. Ekonom Samuel Sekuritas, Fithra Faisal Hastiadi, dalam laporan Samuel Economic Update, yang dikutip Jumat (17/7/2026), mengatakan, tantangan ini tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Indonesia Juni 2026 yang merosot ke level 117,8 dari level 120,9 pada Mei 2026.

Penurunan ini menandai pelemahan selama tiga bulan berturut-turut sekaligus menjadi angka terendah sejak September 2025. Rumah tangga melaporkan penurunan persepsi terhadap pendapatan saat ini dan masa depan, ketersediaan lapangan kerja, aktivitas bisnis, serta pembelian barang tahan lama.

Kondisi ini sejalan dengan laporan Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur yang masuk ke zona kontraksi pada Juni 2026 dan neraca perdagangan Indonesia yang mencatat defisit pertamanya sejak 2020.

”Pada tahapan siklus bisnis ini, konsumen masih mengantisipasi pertumbuhan pendapatan dan aktivitas bisnis untuk berekspansi meski dengan laju yang lebih lambat dari perkiraan sebelumnya saat kita menuju paruh kedua tahun 2026,” katanya.

Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani menengarai penurunan derajat kepuasan publik pada penegakan hukum tak lepas dari penanganan kasus-kasus yang terindikasi korupsi. Selain itu, dipengaruhi pula oleh penanganan kasus dugaan korupsi yang menyeret bekas Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah.

”Publik mencium aroma potensi korupsi di pelaksanaan sejumlah kebijakan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih, dan kemudian menimbulkan persepsi penegakan hukum yang tidak baik. Apalagi terakhir kepala dan dua wakil kepala Badan Gizi Nasional dijadikan tersangka,” ujar Deni menganalisis buruknya penilaian publik pada penegakan hukum.

”Ditambah lagi, belakangan, ada kasus Jampidsus. Kasus ini terjadi di tengah survei. Kalau kejadiannya lebih awal, persepsi penegakan hukum bisa lebih buruk lagi,” tambahnya.

Hasil survei SMRC bakal dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja mendatang. Pemerintah juga akan fokus mengerjakan program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Hal ini seperti disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat Afriansyah Noor. Demokrat menjadi salah satu partai politik yang tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintahan Prabowo.

”Ya, pasti dilakukan evaluasi karena Pak Prabowo sangat memercayai hasil-hasil survei yang ada. Dan, ini menjadi tolok ukur untuk pemerintah menyikapinya dengan positif. Semoga survei yang disampaikan tadi dapat menjadi evaluasi kita bersama, terutama yang ada di dalam kabinetnya Bapak Prabowo dan Mas Gibran,” kata Afriansyah saat ditemui seusai menjadi pembicara dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII di Jakarta, Minggu siang.

Wakil Ketua Umum DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menambahkan, pemerintah akan fokus bekerja menjamin program-program prioritasnya berjalan baik di tengah masyarakat. Terlebih lagi, sebut dia, Presiden Prabowo terus berupaya menyejahterakan rakyat dengan sederet program yang dirancangnya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga sekolah rakyat. Senada dengan Demokrat, Golkar pun kini bagian dari koalisi parpol pendukung Prabowo.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, mengajak seluruh elemen bangsa, baik yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan, untuk bersama-sama mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

”Mari semua bekerja keras untuk bangsa dan negara. Persoalan politik, ekonomi, ataupun sektoral memerlukan tindakan yang cepat dan memerlukan kesatupaduan kita bersama,” ujar Hasto. PDI-P merupakan satu-satunya parpol pemilik kursi di parlemen yang berada di luar pemerintahan Prabowo.