Ketidakpastian kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) dinilai berpotensi menghambat ekspansi investasi sektor manufaktur Indonesia.
Pelaku usaha disebut masih memilih menunda keputusan bisnis karena belum adanya kepastian mengenai besaran tarif final yang akan diberlakukan pemerintah AS.
Yusuf Rendy Manilet ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia mengatakan, persoalan utama yang dihadapi dunia usaha saat ini bukan semata besaran tarif, melainkan ketidakpastian kebijakan yang menyulitkan perusahaan menyusun strategi bisnis.
Menurut Yusuf, selama kebijakan tarif belum ditetapkan secara final, pelaku usaha akan kesulitan menghitung struktur biaya ekspor ke pasar Amerika Serikat. Kondisi tersebut mendorong perusahaan mengambil sikap wait and see sebelum melakukan ekspansi.
“Dampak yang lebih besar justru terjadi pada investasi. Perusahaan menahan ekspansi kapasitas, pembelian mesin, hingga perekrutan tenaga kerja karena khawatir struktur biaya berubah ketika tarif final ditetapkan,” ujar Yusuf dilansir dari Antara pada Senin (27/7/2026).
Ia menambahkan, investor asing yang menjadikan Indonesia sebagai basis produksi untuk memasok pasar AS juga diperkirakan akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. Perubahan tarif dinilai dapat memengaruhi proyeksi biaya produksi maupun kelayakan investasi.
Indonesia saat ini termasuk dalam 17 negara yang dikenai tambahan tarif impor sebesar 10 persen oleh Amerika Serikat mulai Jumat (24/7/2026). Kebijakan tersebut merupakan bagian dari aturan tarif baru terhadap sejumlah mitra dagang AS.
Penetapan tarif itu didasarkan pada hasil investigasi berdasarkan Section 301 Trade Act of 1974 terhadap 60 negara dan wilayah, termasuk terkait isu perdagangan serta ketentuan impor barang yang diduga diproduksi menggunakan tenaga kerja paksa.
Meski demikian, proses evaluasi lanjutan kebijakan perdagangan Amerika Serikat masih berlangsung dan berpotensi memengaruhi besaran tarif final yang nantinya dikenakan kepada eksportir Indonesia.
Yusuf menilai dalam jangka pendek ketidakpastian tersebut dapat memicu penundaan pesanan serta penyesuaian volume ekspor. Importir di Amerika Serikat diperkirakan akan menunggu kepastian tarif sebelum menandatangani kontrak baru dengan eksportir Indonesia.
Ia menyebut industri manufaktur padat karya menjadi sektor yang paling rentan terdampak, terutama industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan furnitur yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap pasar Amerika Serikat.
Menurut Yusuf, apabila pesanan terus tertunda, margin perusahaan dapat tertekan, kapasitas produksi berpotensi dikurangi, dan penyerapan tenaga kerja melambat. Dampaknya juga dapat dirasakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi bagian dari rantai pasok industri.
Sementara itu, beberapa subsektor seperti industri elektronik dan barang konsumsi dinilai memiliki risiko yang relatif lebih kecil karena pasar ekspornya lebih beragam dan tidak hanya bergantung pada Amerika Serikat.
Di sisi lain, pemerintah terus melakukan komunikasi dengan otoritas perdagangan AS untuk memperoleh perlakuan tarif yang lebih kompetitif bagi Indonesia.
Haryo Limanseto Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan bahwa pemerintah terus berkonsultasi dengan Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) dalam proses tersebut.
“Pemerintah Indonesia mencermati pengakuan USTR bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang secara aktif berkomitmen dan memiliki kerangka regulasi untuk mencegah serta memberantas praktik kerja paksa (forced labor) dalam rantai pasok global,” kata Haryo di Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Ia menjelaskan Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam proses investigasi melalui penyampaian keterangan tertulis (written submission), kehadiran dalam sidang terbuka (public hearing), serta konsultasi antarpemerintah sebagai bagian dari upaya memperoleh kebijakan tarif yang lebih menguntungkan. (ant/saf/ipg)
