Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan kematian pria bernama Sutrimo yang jasadnya ditemukan di depan klinik Mordent, Jakarta Selatan, harus diusut tuntas. Koalisi Sipil menilai kasus itu merupakan peristiwa serius yang harus diungkap menyeluruh oleh negara.
Dalam siaran pers yang dibagikan, Senin (27/7/2026), Koalisi Masyarakat Sipil mengatakan ada sejumlah permasalah dari dugaan kematian tidak wajar Sutrimo. Mereka juga mengungkit status Sutrimo yang disebut sebagai kepala rumah tangga mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah.
"Dalam standar hak asasi manusia, setiap kematian yang tidak wajar, mencurigakan, atau terjadi dalam konteks relasi kuasa harus diselidiki secara cepat, menyeluruh, independen, imparsial, dan terbuka terhadap pengawasan publik," kata perwakilan Koalisi Sipil, Direktur Imparsial Andi Manto Adiputra.
Andi mengatakan polisi harus segera menyelidiki sejumlah rekam jejak komunikasi korban. Lokasi kejadian, jejak digital, hingga rekaman CCTV di lokasi harus diamankan untuk membuat terang perkara.
Koalisi Sipil mengatakan posisi Sutrimo yang berkaitan dengan rumah mantan pejabat tinggi, dalam hal ini Febrie Adriansyah, juga harus disikapi dengan cermat oleh aparat. Penyelidikan kasus ini membutuhkan standar pengawasan yang tinggi untuk menghindari benturan kepentingan.
"Keterkaitan korban dengan rumah mantan pejabat tinggi penegak hukum membuat perkara ini sangat sensitif. Oleh sebab itu, penyelidikan harus memenuhi standar akuntabilitas yang lebih tinggi, termasuk pencegahan konflik kepentingan, jaminan bebas intervensi, perlindungan saksi dan keluarga, serta pengawasan eksternal oleh lembaga negara independent," jelas Andi.
Koalisi Sipil kemudian memberikan lima desakan terkait penanganan kasus tersebut. Desakan itu mulai dari dukungan agar polisi mengusut cepat kasus tersebut, hingga DPR dan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus atas kematian Sutrimo.
Berikut lima desakan dari Koalisi Masyarakat Sipil:
1. Kepolisian mengungkap secara terang, cepat, profesional, dan akuntabel seluruh rangkaian peristiwa yang menyebabkan kematian Sutrimo.
2. Komnas HAM, LPSK, Kompolnas, dan Ombudsman sesuai mandat masing-masing untuk melakukan pengawasan, memastikan perlindungan saksi dan keluarga, serta mencegah maladministrasi maupun konflik kepentingan.
3. LPSK Memberikan perlindungan terhadap keluarga korban dan saksi, serta memastikan pemulihan bagi keluarga korban.
4. Presiden memberikan atensi khusus untuk memastikan semua pihak menghormati prinsip fair trial, sekaligus menjamin hak publik atas informasi dipenuhi melalui pembaruan berkala yang akurat, proporsional, dan berbasis bukti.
5. DPR dan Pemerintah menjadikan perkara ini sebagai momentum memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga dan pekerja domestik, termasuk pengakuan relasi kerja, perlindungan keselamatan, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses.
Seperti diketahui, Sutrimo ditemukan tidak sadarkan diri pada Kamis (23/7). Korban ditemukan di depan klinik kecantikan Mordent di Kebayoran Baru. Setelah itu, korban dibawa menggunakan ambulans ke RS Muhammadiyah Taman Puring dan dinyatakan telah meninggal dunia.
Berdasarkan informasi yang beredar, korban ditemukan dalam kondisi mulut berbusa. Korban disebut-sebut merupakan kepala rumah tangga (karumga) mantan Jampidsus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penyebab kematian korban.
Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum bersama Polres Metro Jakarta Selatan telah meminta keterangan dari pihak keluarga, pengemudi ambulans, petugas rumah sakit, serta pihak-pihak yang mengetahui peristiwa tersebut. Olah tempat kejadian perkara (TKP) di Klinik Mordent tempat Sutrimo tidak sadarkan diri juga sudah dilakukan.
(ygs/dhn)
