Pantau - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah merealisasikan anggaran sebesar Rp2,84 triliun untuk program Sekolah Rakyat di Jawa Timur hingga 30 Juni 2026 atau mencapai 90,45 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp3,14 triliun.
Wahidin selaku Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) I Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jawa Timur menyampaikan informasi tersebut dalam konferensi pers di Surabaya pada Senin, 27 Juli 2026.
Ia mengungkapkan, “Kami melalui APBN mendukung program prioritas presiden termasuk Sekolah Rakyat yang realisasinya hingga akhir Juni sebesar Rp2,84 triliun.”
Percepatan Program dan Serapan Tenaga KerjaWahidin menjelaskan realisasi anggaran sebesar Rp2,84 triliun tersebut menunjukkan percepatan pelaksanaan program sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan.
Program Sekolah Rakyat juga memberikan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja.
Hingga saat ini, program tersebut telah menyerap sekitar 91.417 tenaga kerja.
Proses pembangunan Sekolah Rakyat turut didukung oleh 1.731 personel TNI untuk memastikan kelancaran pelaksanaan proyek.
Delapan Belas Lokasi Prioritas PembangunanPada tahun 2026, terdapat 18 lokasi di Jawa Timur yang menjadi prioritas pembangunan Sekolah Rakyat.
Delapan belas lokasi tersebut dibagi ke dalam empat paket pekerjaan.
Paket pertama mencakup Kabupaten Sampang, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, serta dua lokasi di Kabupaten Tuban.
Paket kedua meliputi Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Madiun.
Paket ketiga mencakup Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Kediri, dan Kota Kediri.
Paket keempat meliputi Kabupaten Malang, Kabupaten Blitar, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Jember.
