REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menegaskan usulan komposisi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar 40 persen ditanggung Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan 60 persen dari nilai manfaat dana haji harus dikaji secara cermat. BPKH mengingatkan, peningkatan porsi nilai manfaat tidak hanya berkaitan dengan keterjangkauan biaya haji, tetapi juga menyangkut keberlanjutan dana haji dan keadilan bagi seluruh calon jamaah.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah mengatakan, pada prinsipnya BPKH mendukung setiap upaya agar biaya haji tetap terjangkau bagi masyarakat. Namun, ia menegaskan skema pembiayaan 40:60 masih berupa usulan yang tengah dibahas pemerintah bersama DPR.
Baca Juga
Sistem Informasi Pendidikan Tinggi: Akses Meluas, Mutu Masih Timpang
Senyum Imam Desa di Aceh Utara Terima Bantuan Motor Operasional
Pemerintah Jadikan Koperasi Desa Simpul Distribusi Pangan dan Subsidi
"BPKH pada prinsipnya mendukung upaya menjaga agar biaya haji tetap terjangkau bagi jamaah. Namun, komposisi 40 persen Bipih dan 60 persen nilai manfaat masih merupakan usulan yang sedang dibahas pemerintah bersama DPR," kata Fadlul usai memaparkan capaian BPKH yang meraih Opini WTP delapan kali berturut-turut di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Nasabah tabungan haji Bank Syariah Indonesia mengikuti kegiatan manasik saat pelepasan keberangkatan jamaah umrah di Jakarta, Rabu (15/7/2026). PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) memberangkatkan 50 nasabah pemenang Program Nabung Haji Berhadiah Umrah sebagai bentuk apresiasi atas loyalitas nasabah. Program ini guna memperkuat ekosistem haji dan umrah secara menyeluruh dan pendorong pertumbuhan dana murah. - (Edwin Putranto/Republika)
Menurut dia, BPKH memberikan masukan dari sisi teknis mengenai kemampuan dan keberlanjutan keuangan haji. Ada pun besaran BPIH nantinya akan ditetapkan Presiden setelah memperoleh persetujuan DPR.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Fadlul menjelaskan, pada penyelenggaraan haji 2026 komposisi pembiayaan terdiri atas 62 persen Bipih yang dibayar jamaah dan 38 persen berasal dari nilai manfaat dana haji. Rata-rata Bipih yang dibayar jamaah mencapai Rp54.193.807, sedangkan sebesar Rp33.215.559 ditopang dari nilai manfaat.
Karena itu, apabila porsi nilai manfaat dinaikkan menjadi 60 persen, kebutuhan dana dari hasil pengelolaan investasi juga akan meningkat secara signifikan."Apabila porsi nilai manfaat dinaikkan menjadi 60 persen, kebutuhan nilai manfaat akan meningkat cukup signifikan sehingga harus dikaji secara cermat," ujarnya.
Ia menekankan, persoalan utama bukan terletak pada apakah skema tersebut akan membebani BPKH sebagai lembaga. Yang lebih penting, kata dia, adalah memastikan penggunaan nilai manfaat dalam porsi lebih besar tetap mampu menjaga keamanan dana haji, likuiditas, hak jutaan jamaah tunggu, keadilan antargenerasi, serta keberlanjutan keuangan haji.
"Jadi, persoalannya bukan apakah skema tersebut memberatkan BPKH sebagai lembaga, melainkan apakah penggunaan nilai manfaat dalam jumlah lebih besar tetap dapat menjaga keamanan dana, likuiditas, hak jutaan jamaah tunggu, keadilan antargenerasi, dan keberlanjutan keuangan haji," katanya.
