Anggota DPR RI sekaligus kader Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menilai modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terus berkembang seiring perubahan sosial, ekonomi, dan kemajuan teknologi. Dia mendorong sistem nasional diperkuat agar mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif, terutama bagi kelompok rentan.
Hal itu disampaikan Rahayu saat memimpin Pertemuan Nasional (PerNas) Jaringan Nasional Anti Perdagangan Orang (JarNas APO) 2026 Selasa (27/7/2026). Pertemuan itu digelar di Hotel Mercure Batavia, Jakarta 27-28 Juli 2026 dengan tema Memperkuat Ekosistem Nasional Anti Perdagangan Orang: Reformasi Kebijakan dan Pelindungan Korban di Tengah Perubahan Modus Eksploitasi.
Kegiatan tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari organisasi masyarakat sipil, pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, media, dunia usaha, komunitas keagamaan, hingga para penyintas. Tujuannya untuk memperkuat sinergi nasional dalam mencegah dan menangani perdagangan orang yang kini semakin kompleks, termasuk dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital.
"Perdagangan orang terus berkembang mengikuti perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Karena itu, sistem nasional kita juga harus terus beradaptasi agar mampu memberikan pelindungan yang semakin efektif kepada masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan," kata Rahayu Saraswati yang juga Ketua Umum JarNas APO.
Menurutnya, keberhasilan pemberantasan perdagangan orang tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang diproses secara hukum. Menurutnya hal yang lebih peting yakni memastikan korban memperoleh perlindungan dan pemulihan.
"Pelindungan korban harus menjadi pusat dari seluruh upaya pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Keberhasilan tidak hanya diukur dari penegakan hukum, tetapi juga dari kemampuan kita memastikan korban memperoleh pelindungan, pemulihan, dan kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan yang bermartabat," jelas Saraswati.
Saraswati juga menilai tantangan perdagangan orang yang semakin kompleks tidak dapat ditangani oleh satu lembaga saja. Karena itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor agar upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan lebih efektif.
"Tidak ada satu institusi yang dapat menangani perdagangan orang sendirian. Pertemuan Nasional ini merupakan ruang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, dunia usaha, media, akademisi, komunitas, dan penyintas agar Indonesia semakin mampu menghadapi tantangan perdagangan orang yang terus berubah," tutur Saraswati.
Selain menjadi ajang konsolidasi nasional, PerNas JarNas APO 2026 juga diisi dengan sejumlah agenda strategis. Di antaranya talkshow publik, penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan empat institusi, refleksi capaian jaringan sejak berdiri, serta penyusunan arah strategis JarNas APO periode 2026-2027.
Talkshow bertajuk 'Memperkuat Sistem Nasional untuk Pelindungan Korban Perdagangan Orang' menghadirkan Ketua Harian JarNas APO Romo Pascal, Ketua Harian Jiva Artha sekaligus penyintas Endang Supriyati, serta Wakil Direktur Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak dan Perdagangan Orang (Wadirtipid PPA dan PPO) Bareskrim Polri Enggar Pareanom.
JarNas APO merupakan jaringan organisasi masyarakat sipil yang dibentuk pada 2018 dengan fokus memperkuat kolaborasi nasional dalam pencegahan dan penanganan perdagangan orang. Melalui advokasi kebijakan, penguatan kapasitas, layanan bagi penyintas, penelitian, kampanye publik, serta kemitraan lintas sektor, jaringan ini terus mendorong penguatan sistem nasional agar lebih tangguh dalam melindungi masyarakat dari kejahatan perdagangan orang yang terus berkembang.
(dek/ygs)
