REPUBLIKA.CO.ID, KOBA, – Bupati Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Algafry Rahman, menegaskan bahwa penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai regulasi dan prinsip akuntabilitas. Hal ini disampaikannya usai rapat paripurna di Koba, Senin.
Algafry menyatakan bahwa tata kelola keuangan daerah telah dibahas dan disepakati bersama DPRD. "Tata kelola keuangan sudah sesuai regulasi dan akuntabel, kita bahas bersama-sama dengan teman-teman DPRD sudah menyepakati serta menyetujuinya," ujarnya.
Ia menambahkan, raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi bukti konkret bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan secara akuntabel. "Hasil WTP ini merupakan kerja bersama kami dengan DPRD. Ini menjadi pemantik bahwa pelaksanaan dan tata kelola keuangan sudah berjalan secara akuntabel dan sesuai regulasinya," tegas Algafry.
Kebijakan TPP ASN Menyesuaikan Kemampuan Fiskal
Selain membahas pertanggungjawaban APBD 2025, Algafry juga menyinggung soal tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah daerah, menurutnya, pada prinsipnya menginginkan adanya kenaikan nominal TPP.
Namun, kebijakan tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. "Soal TPP tentu keinginan kami adalah menaikkan nominalnya, jangan hanya dilihat dari sisi kami ingin menurunkannya," katanya.
.rec-desc {padding: 7px !important;}
Algafry menjelaskan bahwa kebijakan mengenai TPP bersifat tentatif, bisa naik dan bisa turun, dengan mempertimbangkan kondisi neraca keuangan daerah agar keseimbangan fiskal tetap terjaga. Ia menambahkan, kondisi keuangan daerah pada 2026 akan dievaluasi lebih rinci dalam pembahasan APBD Perubahan sebagai dasar penentuan kebijakan fiskal ke depan. "Nanti pembahasan di APBD Perubahan, baru bisa kita lihat kondisinya," pungkas Algafry.
