Belakangan ini, ruang publik kembali diramaikan oleh sorotan terhadap gaya hidup sejumlah pejabat yang dipamerkan melalui media sosial. Unggahan mengenai kendaraan mewah, koleksi barang bermerek, liburan eksklusif, hingga berbagai simbol kemewahan lainnya dengan cepat menyebar dan memancing beragam reaksi masyarakat. Sebagian orang menganggap hal tersebut sebagai bagian dari kebebasan individu menikmati hasil kerja yang diperoleh secara sah. Namun, tidak sedikit pula yang menilai bahwa tindakan tersebut kurang mencerminkan sensitivitas seorang pejabat publik, terutama ketika masih banyak masyarakat yang bergulat dengan kenaikan biaya hidup, ketidakpastian pekerjaan, dan berbagai persoalan ekonomi lainnya.
Perdebatan tersebut sering kali berhenti pada pertanyaan sederhana: pantaskah seorang pejabat melakukan flexing di media sosial? Padahal, persoalan yang sedang dipertaruhkan jauh lebih besar daripada sekadar unggahan mengenai barang-barang mewah. Fenomena ini menunjukkan bagaimana media sosial telah mengubah cara pejabat membangun citra dirinya sekaligus mengubah cara masyarakat menilai integritas, empati, dan kelayakan seseorang untuk memegang jabatan publik. Dengan kata lain, yang dipersoalkan bukan semata-mata kemewahan itu sendiri, melainkan makna sosial yang lahir dari cara kemewahan tersebut dipertontonkan kepada publik.
Ketika Media Sosial Menjadi PanggungSosiolog Erving Goffman melalui teori dramaturgi menjelaskan bahwa kehidupan sosial pada dasarnya menyerupai sebuah pertunjukan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu berusaha mengelola kesan (impression management) melalui front stage atau panggung depan, yaitu ruang ketika seseorang menampilkan perilaku, simbol, dan penampilan tertentu agar dipersepsikan sesuai dengan citra yang ingin dibangun. Pada era digital, media sosial telah menjadi panggung depan baru yang memungkinkan setiap orang membangun identitasnya di hadapan audiens yang jauh lebih luas dibandingkan interaksi tatap muka.
Bagi pejabat publik, panggung tersebut memiliki konsekuensi yang berbeda. Jabatan yang mereka emban membuat setiap unggahan tidak lagi dipahami sebagai ekspresi personal semata, tetapi juga sebagai representasi dari institusi yang mereka wakili. Dalam perspektif Goffman, keberhasilan sebuah pertunjukan tidak hanya ditentukan oleh aktor yang tampil, tetapi juga oleh bagaimana audiens memaknai penampilan tersebut. Artinya, citra yang ingin dibangun oleh pejabat melalui media sosial belum tentu sama dengan kesan yang diterima masyarakat. Ketika simbol-simbol kemewahan lebih dominan dibandingkan pesan mengenai kedekatan dengan persoalan publik, audiens dapat menafsirkan penampilan tersebut sebagai bentuk jarak sosial dan ketidakpekaan, meskipun mungkin bukan itu tujuan awal dari unggahan tersebut.
Ketika Kesan Lebih Berpengaruh daripada Niat
Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Banyak pejabat mungkin tidak bermaksud memamerkan kekayaan atau menunjukkan status sosial. Namun, dalam ruang digital, makna sebuah unggahan tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh niat pengunggah, melainkan oleh bagaimana publik menafsirkannya. Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan empati dari para penyelenggara negara, simbol-simbol kemewahan lebih mudah dibaca sebagai bentuk ketidaksensitifan dibandingkan sebagai pencapaian pribadi.
Hal tersebut menunjukkan bahwa media sosial telah mengubah standar komunikasi pejabat publik. Jika sebelumnya legitimasi lebih banyak dibangun melalui kebijakan dan kinerja birokrasi, kini persepsi masyarakat juga dibentuk oleh bagaimana pejabat menampilkan dirinya di ruang digital. Setiap foto, video, maupun unggahan bukan lagi sekadar dokumentasi aktivitas pribadi, tetapi menjadi bagian dari proses pembentukan citra yang terus dinilai oleh masyarakat. Akibatnya, batas antara ruang privat dan ruang publik menjadi semakin tipis.
Lebih dari Sekadar Gaya Hidup
Pada akhirnya, persoalan flexing pejabat tidak dapat dipahami hanya sebagai perdebatan mengenai hak individu menikmati kekayaannya. Yang sedang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap orang-orang yang menjalankan amanah negara. Dalam perspektif Goffman, seorang pejabat selalu berada di atas panggung ketika tampil di hadapan masyarakat. Setiap penampilan akan membentuk kesan, dan kesan itulah yang kemudian memengaruhi cara publik memandang bukan hanya individu yang bersangkutan, tetapi juga institusi yang diwakilinya.
Karena itu, menjaga kepercayaan publik tidak cukup dilakukan melalui penyusunan kebijakan yang baik atau pencapaian program kerja semata. Kepercayaan juga dibangun melalui kemampuan memahami bagaimana setiap tindakan dan penampilan dibaca oleh masyarakat. Di era ketika satu unggahan dapat menjangkau jutaan orang dalam hitungan detik, panggung digital telah menjadi bagian dari ruang politik itu sendiri. Ketika panggung tersebut lebih banyak menampilkan simbol kemewahan daripada kepekaan sosial, yang perlahan terkikis bukan hanya citra seorang pejabat, melainkan juga kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya mereka wakili.
