Malang (beritajatim.com)- Peringatan Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli atau Kudatuli di Kabupaten Malang mencapai puncaknya melalui forum diskusi publik bertajuk “Meretas Jalan Demokrasi” yang digelar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Senin (27/7/2026).
Rangkaian peringatan sebelumnya telah dilaksanakan melalui kegiatan khotmil Quran dan malam renungan pada Minggu (26/7/2026), sebagai bentuk refleksi sejarah sekaligus penghormatan terhadap perjuangan demokrasi.
Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, menegaskan bahwa Kudatuli bukan sekadar catatan sejarah, tetapi menjadi pengingat penting bahwa demokrasi harus terus dijaga oleh seluruh elemen bangsa.
Menurutnya, peristiwa tersebut mengajarkan bahwa ketika ruang demokrasi dipersempit, rakyat akan selalu memiliki keberanian untuk memperjuangkan hak-haknya.
“Kudatuli mengandung pelajaran berharga bagi kehidupan demokrasi kita. Peristiwa itu mengingatkan bahwa demokrasi bukan hadiah dari penguasa, tetapi sesuatu yang harus terus diperjuangkan dan dijaga bersama,” ujar Abdul Qodir.
Ia juga menekankan bahwa pemerintahan yang demokratis harus selalu membuka ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
“Pemerintah tidak boleh berjalan dengan cara-cara yang menjauh dari rakyat. Kritik, masukan, dan partisipasi publik adalah bagian penting dari demokrasi yang sehat,” imbuhnya.
Forum diskusi yang berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Malang tersebut dihadiri sekitar 400 peserta dari berbagai latar belakang, mulai mahasiswa, pemuda, jurnalis, akademisi hingga tokoh masyarakat.
Kegiatan ini menjadi ruang terbuka bagi berbagai perspektif untuk membicarakan masa depan demokrasi, terutama dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.
Abdul Qodir menambahkan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang memandang kritik masyarakat sebagai energi positif dalam menjalankan fungsi pengawasan.
“Bagi kami, kritik adalah vitamin demokrasi. Kritik yang konstruktif menjadi bahan evaluasi agar fungsi legislatif dapat berjalan memastikan setiap perencanaan dan program pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Dalam forum tersebut hadir dua narasumber, yakni Dosen Universitas Airlangga Dr. Suko Widodo, Drs., M.Si. dan Praktisi Budaya Dr. Agung Suprojo, S.Kom., M.AP.
Suko Widodo menyampaikan, tantangan demokrasi saat ini bukan hanya persoalan tekanan politik, tetapi juga melemahnya daya kritis generasi muda akibat berbagai bentuk distraksi dan pragmatisme.
Menurutnya, hilangnya idealisme generasi muda merupakan ancaman serius bagi masa depan demokrasi.
“Setiap upaya merampas idealisme adalah bentuk penjajahan. Ketika generasi muda dibuat nyaman hingga kehilangan kepedulian terhadap persoalan sosial, maka demokrasi kehilangan penjaganya,” kata Suko.
Ia mendorong mahasiswa dan pemuda untuk kembali membangun kepekaan sosial dari lingkungan terdekat. Demokrasi, menurutnya, tidak cukup hanya dibicarakan melalui ruang digital, tetapi harus hadir dalam keberpihakan nyata terhadap persoalan masyarakat.
“Jangan hanya melihat persoalan besar di media sosial. Demokrasi harus dimulai dari kemampuan melihat dan merasakan persoalan rakyat di sekitar kita,” pungkasnya. (yog/aje)
