Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan realisasi belanja subsidi dan kompensasi dalam APBN 2026 mencapai Rp 233 triliun hingga semester I 2026. Angka tersebut meningkat 44,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 161,4 triliun. Dalam buku APBN KiTa edisi Juli 2026, realisasi tersebut setara dengan 52,1 persen dari total pagu APBN tahun ini. Nilainya terdiri atas belanja subsidi sebesar Rp 116 triliun dan pembayaran kompensasi Rp 116,9 triliun. “Realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP (harga minyak mentah Indonesia), nilai tukar, serta peningkatan volume BBM, LPG, dan listrik bersubsidi,” tulis Kementerian Keuangan dalam laporannya, dikutip Selasa (28/7). Purbaya menjelaskan, kenaikan belanja subsidi dan kompensasi tidak lepas dari lonjakan harga energi global serta pelemahan nilai tukar rupiah yang membuat APBN harus bekerja lebih besar sebagai peredam gejolak (shock absorber). Dalam laporan tersebut, pemerintah mencatat harga minyak mentah Brent mencapai USD 85 per barel pada Juli 2026. Harga itu naik 22,7 persen secara tahunan dan melonjak 39,6 persen sejak awal tahun (year to date/ytd), sehingga menambah beban subsidi energi. Selain faktor harga, peningkatan konsumsi energi juga ikut mendorong kenaikan anggaran. Penyaluran BBM bersubsidi hingga semester I 2026 mencapai 7.989,5 ribu kiloliter (KL), meningkat 7,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 7.410,1 ribu KL.
Kenaikan konsumsi BBM bersubsidi terjadi di tengah naiknya harga Pertamax yang dijual PT Pertamina Patra Niaga dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter sejak 10 Juni 2026. Kondisi tersebut memunculkan potensi peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Tak hanya BBM, volume penyaluran LPG 3 kilogram juga naik 2 persen menjadi 3.563,0 juta kilogram. Sementara jumlah pelanggan listrik bersubsidi bertambah 2,1 persen menjadi 43,1 juta pelanggan. Di luar sektor energi, kenaikan belanja subsidi juga didorong oleh peningkatan subsidi nonenergi. Penyaluran pupuk bersubsidi naik 21,4 persen secara tahunan, dari 3,7 juta ton pada semester I 2025 menjadi 4,5 juta ton pada semester I 2026. Adapun jumlah debitur penerima subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) meningkat 3,6 persen menjadi 2,4 juta debitur pada semester I 2026. Dalam buku APBN KiTa, Purbaya juga menyebut pemerintah melakukan pembayaran kompensasi kepada BUMN sektor energi secara rutin setiap bulan sepanjang 2026. Skema ini berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang umumnya dilakukan pada akhir tahun, sehingga turut memengaruhi perkembangan realisasi pembayaran kompensasi.
